Kenaikan Cukai Rokok Tak Efektif Turunkan Angka Perokok, Ini Penjelasannya

"Pemerintah perlu memperhatikan data perubahan konsumsi dan produksi rokok pada masing-masing golongan tarif sebagai dasar dalam membuat kebijakan kenaikan tarif cukai rokok,” katanya. Kun berpendapat bahwa pada prinsipnya dengan struktur tarif cukai rokok saat ini pemerintah perlu hati-hati dalam membuat kebijakan kenaikan tarif.

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, perlu membuat reformulasi terkait struktur dan tarif cukai tembakau agar terjadi keseimbangan kembali antara supply dan demand. Sehingga filosofi tujuan diterapkannya cukai rokok untuk penerimaan negara dan pengendalian konsumsi dapat tercapai,” ungkapnya.

Sementara itu, Sosiolog UGM AB. Widyanta melihat bahwa penurunan penerimaan negara yang terjadi pada paruh pertama 2023 adalah hal yang wajar. Banyak pihak bahkan sudah memprediksinya. “Konsumen pasti akan berpikir secara rasional bagaimana mereka mengonsumsi rokok harus didasarkan pada kekuatan daya beli mereka yang mengalami penurunan.”

Widyanta melihat konsumen pun banyak beralih ke produk-produk yang diracik sendiri ataupun rokok dengan harga yang lebih terjangkau di golongan 2 atau bahkan di bawahnya. Menurutnya, hal ini adalah realitas sosiologis yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap rokok yang semakin tinggi harganya. “(Kenaikan tarif cukai) akhirnya secara sosiologis menjadi basis rasional bagi masyarakat untuk menghemat pengeluaran,” katanya.

Fenomena downtrading ini, Widyanta berharap, dapat menjadi bagian yang dipertimbangkan ulang pemerintah dalam menentukan kebijakan kenaikan cukai. “Tentu saja ini perlu dipikirkan kembali oleh negara kalau memang akhirnya berdampak serius pada (penerimaan) negara itu sendiri,” tutupnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)