Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara di 2024, Jakarta Gimana?

 

JAKARTA – Isu integritas layanan publik menjadi topik utama jika Jakarta melepas statusnya sebagai ibu kota negara Indonesia.

Hal ini dibahas pada pembukaan acara Jakarta Architecture Festival (JAF) 2023 yang resmi dimulai tanggal 18 sampai 30 September 2023.

 BACA JUGA:

Direktur JAF 2023 Prima Abdullah, menjelaskan bahwa Jakarta dengan posisi unik dan rumit berada di persimpangan antara desain dan teknik yang juga berkesinambungan.

"Kami adakan acara ini meskipun kami dari arsitektur, kami sebenernya berada di persimpangan yang cukup unik. Arsitek sendiri kalo misal dilihat, ya, kalo kita itu setengah designer setengah teknik. Tetapi justru karena kami berada di antara ini, banyak kegiatan-kegiatan yang sebenernya bisa kita akomodasi," kata Prima, Sabtu, 9 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Tak berhenti sampai disitu, Ketua IAI Jakarta Doti Windajani menuturkan jika reformasi tata ruang yang terintegras pada layanan publik menjadi perhatian dan sangat diperlukan. Seiring dengan pembahasan itu, keseimbangan ekologi yakni teknologi, ekonomi, dan sosial budaya perlu dijaga bersama-sama.

"Reformasi tata ruang akan terintegrasi dengan sistem transportasi publik, disini (Thamrin Nine Tower) adalah contohnya. Kita punya PR untuk menjaga keseimbangan teknologi, ekonomi, dan sosial," tutur Doti.

Adapun, dia menjelaskan bahwa Jakarta yang merupakan sebuah kota global, tentu memiliki sejarah panjang sambil terus melewati masa transisi penting, yakni dilepasnya status sebagai ibu kota Nusantara.

 BACA JUGA:

"Pasca ditetapkannya Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta menghadapi tantangan keseimbangan ekologi, ruang berkeadilan dan wadah ekonomi regeneratif. Oleh karena itu perlu untuk terus menggali potensi Jakarta mengembangkan karya terbaik, untuk era baru masyarakat dan Jakarta menjadi kota global masa depan yang sustainable," jelasnya.

Sementara itu, pemahaman akan keseimbangan tersebut hadir bersamaan dengan kota yang layak huni, baik dari segi layanan kebijakan publik maupun investasi.

"Ini untuk memberikan pemahaman publik akan pentingnya desain kota yang baik, sehingga menjadikannya kota yang layak dihuni baik dari segi kebijakan publik, dan investasi yang berdasarkan riset serta dan pengetahuan terkini tentang kota," pungkas Prima.

(Zuhirna Wulan Dilla)