JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara perihal tuduhan soal perusahaan BUMN hanya minta Penyertaan Modal Negara (PMN), sementara anggaran segar yang disuntik pemerintah sebelumnya tidak terserap maksimal.
Erick membantah tuduhan tersebut dengan dasar argumentasi bahwa 80% dari total PMN yang diterima BUMN saat ini dialokasikan untuk penugasan pemerintah.
BACA JUGA:
Menurutnya, minim realisasi atau pemanfaatan dana segar yang sudah digelontorkan pemerintah kepada perseroan merupakan masalah yang terjadi sejak 2015-2016.
"Karena kita melihat PMN hari ini 80% adalah penugasan, dan kemarin saya dikejar-kejar berita 'oh ini PMN-nya tidak terserap, sudah minta-minta'. Itu problem tahun 2015-2016," ucap Erick saat ditemui di tempat kerjanya, ditulis Kamis (28/9/2023).
BACA JUGA:
Erick pun menyayangkan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Padahal, perkara tersebut merupakan persoalan masa lalu, yang saat itu dirinya belum menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN.
"Tapi tetap saya yang dituduh, nggak papa, kalau orang dizalimi biasanya dapat berkah," ucapnya.
Dibalik informasi palsu itu, Erick menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan PMN BUMN saat ini.
BACA JUGA:
Dia memastikan seluruh anggaran yang diterima perusahaan digunakan sesuai dengan ketentuan.
"Nah tapi poinnya, kita nggak mau seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini baik, tapi ke depan BUMN harus lebih baik," kata dia.
BUMN memang mampu memberikan kontribusinya kepada negara dalam bentuk dividen. Tercatat, total dividen yang disetor perseroan mencapai Rp80,6 triliun pada tahun ini.
"Dan saya juga mendorong, sudah saya sampaikan ke Bapak Presiden, proyek lima tahunan, di awal pemerintahan, siapa pun pemerintahnya kita sudah ada black and white-nya dari awal dan kita bisa tahu dananya dari mana, dari pemerintah atau aksi korporasi," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)