Korupsi Dapen BUMN Rugikan Negara Rp300 Miliar, Erick Thohir: Bisa Lebih Besar Lagi

JAKARTA - Dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN bisa merugikan negara sebesar Rp300 miliar. Angka tersebut berdasarkan hasil audit awal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri BUMN Erick Thohir mencatat, kerugian negara kemungkinan bisa lebih besar lagi, setelah ditindaklanjuti atau diproses oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan, artinya angka ini bisa lebih besar lagi," ujar Erick saat konferensi pers di gedung Kejagung, Selasa (3/10/2023).

Erick merinci kerugian negara tersebut disebabkan oleh adanya dugaan penyelewengan dapen di empat perseroan negara.

Keempat perusahaan yang dimaksud di antaranya PT Inhutani, Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, Holding BUMN Pangan, dan PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I.

"Karena itu awalnya kita coba lakukan (selidiki) empat dana pensiun waktu itu, ada Inhutani, PTPN, AP I, dan RNI atau ID FOOD," ucapnya.

Atas dasar kecurigaan itu, Erick memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dana pensiun BUMN

Hasilnya, dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 di antaranya atau 70% berada dalam kondisi tidak sehat. Atas temuan itu, Erick terus bergegas.

Kali ini, dia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Audit itu, dilakukan secara bertahap. Di mana pada tahap awal, audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada empat dapen BUMN.

(Dani Jumadil Akhir)