JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait pembatasan pembelian beras 10 kg per hari oleh pengusaha ritel di Indonesia.
JK mengusulkan agar masyarakat dapat mencari bahan makanan pokok lainnya seperti ubi.
"Alternatif makan ubi, makan apa untuk daerah tertentu. Mau gimana lagi seluruh dunia begini," kata Jusuf Kalla kepada wartawan usai menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) atau Muslim Council of Elders di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Menurutnya saat ini seluruh negara mengalami bencana kekeringan sehingga berimbas kepada daya produksi beras dalam negeri. Dia pun menilai Indonesia juga sulit meningkatkan produksi padi di dalam negeri akibat dampak kekeringan tersebut.
"Waktu ya sulit sekarang ini. Jadi seluruh dunia alami, bukan hanya kita," ucapnya.
Namun dia optimis pemerintah Indonesia dapat mencari jalan alternatif untuk menangani masalah tersebut. Sebab beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia.
"Beras itu bahan pokok, kita enggak bisa kurangi makan, jadi walaupun dibatasi, tetap yang penting supplynya. Jadi kita akan usaha jadi harus ada alternatif lah," tutur dia.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra menjelaskan, kondisi pasokan beras mulai turun karena para produsen atau distributor mulai enggan menjual produknya ke ritel modern.
Sebab jualan ke pasar modern perlu mengacu Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kebijakan HET untuk beras akan membebankan para produsen ataupun distributor ritel modern. Karena harga gabah sebetulnya memang sudah mahal, sebab saat ini tidak ada regulasi yang mengatur soal harga gabah.
Ombudsman pun mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan HET terutama untuk beras Premium. Kebijakan itu dikhawatirkan bakal berdampak sama dengan kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu.
(Taufik Fajar)