Suntik Mati PLTU, Pasokan Listrik di RI Bakal Terganggu?

JAKARTA - Pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk mempercepat suntik mati atau mempensiunkan PLTU batu bara. Hal ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan baru bahwa pembiayaan suntik mati PLTU berasal dari APBN.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah sebelum mempensiunkan PLTU.

Menurutnya, mempensiunkan PLTU merupakan langkah penting yang harus segera dilakukan untuk mencapai cita-cita net zero emissions pada 2060. Sebab ketergantungan pasokan listrik dari bahan bakar fosil itu akan sulit tergantikan oleh energi baru terbarukan karena memiliki harga yang lebih murah.

"Ini sangat perlu sampai 2030, karena kalau tidak ada penurunan kapasitas PLTU sukar kiranya meningkatkan bauran energi terbarukan yang tinggi," ujar Fabby dalam Market Review IDXChannel, Jumat (20/10/2023).

Namun demikian, Fabby menjelaskan memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah sebelum melakukan pensiun dini terhadap PLTU. Paling utama adalah harus bisa memastikan bahwa pasokan listrik ke masyarakat tidak mengalami gangguan.

"Saya kira untuk mengakhiri PLTU banyak faktor yang perlu diperhatikan, pertama keandalan pasokan listrik tidak terganggu," kata Fabby.

Selain itu, Pemerintah juga harus bisa memastikan berapa angka penurunan emisi yang dapat ditekan jika memberhentikan PLTU dengan beralih menggunakan energi baru terbarukan. "Dia harus mampu terbukti signifikan dalam penurunan efek rumah kaca dan mengurangi dampak Lingkungan lain," kata Fabby.