Ganjar Pranowo Peduli Digitalisasi Ekonomi Indonesia, Ini 3 Manfaatnya

Capres yang diusung PDIP ini menekankan bahwa pengeluaran konsumen Indonesia untuk permainan mencapai Rp5,5 triliun, dan transaksi terkait aplikasi bahkan lebih tinggi, mencapai Rp9,7 triliun.

Masih dalam kerangka program kedaulatan digital, Ganjar membayangkan potensi pusat data di Indonesia dapat mencapai 670 megawatt (MW) pada tahun 2028.

Dia juga menunjukkan bahwa pengembangan pusat data dapat mengatasi tiga masalah utama: penciptaan lapangan kerja, penggunaan surplus energi listrik, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

Dengan adanya infrastruktur yang berkualitas, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital secara lebih. Manfaat ekonomi digital juga memiliki manfaat lainnya yang bisa dirasakan masyarakat, mari simak.

Manfaat Ekonomi Digital Indonesia

Untuk melihat manfaat digitalisasi ekonomi, hal ini bisa dilihat dari manfaat yang dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Penelitian ini dilakukan ketika masa pandemi Covid-19, di mana masyarakat yang mobilitasnya terbatas karena protokol dan menyebabkan penggunaan teknologi digital.

Ketika fenomena ini terjadi, pentingnya dan potensi ekonomi digital dapat terlihat. Lalu mereka sampaikan manfaat-manfaatnya.

1. Peluang Untuk Pemerintah Menjalankan Program

Digitalisasi ekonomi membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi ekonomi bayangan (shadow economy), dan mempermudah pengumpulan pajak. Perubahan pola konsumsi melalui perdagangan digital, bersama dengan kebijakan perdagangan global, dapat berdampak pada pertumbuhan ekspor Indonesia, yang berpengaruh terhadap pendapatan negara, terutama dari perpajakan dan PNBP.

Namun, perkembangan digitalisasi ekonomi juga membawa risiko tersendiri bagi pendapatan negara. Perdagangan elektronik (e-commerce) dan penggunaan uang elektronik (e-cash dan mata uang digital seperti Bitcoin) seringkali sulit untuk dikenai pajak, dan dianggap sebagai sektor yang sulit dikenai pajak atau bagian dari ekonomi bayangan (shadow economy).

Transformasi dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital membuka peluang untuk mengenakan pajak pada perdagangan melalui platform elektronik, dengan tujuan menciptakan kondisi yang adil antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Saat ini, potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital belum optimal, sehingga diperlukan tindakan inovatif dan strategis, termasuk pembangunan sistem administrasi untuk pelaku ekonomi digital dan penguatan kerja sama pemerintah dengan penyedia platform digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan berbasis digital dengan fokus pada pengalaman dan kemudahan pengguna.

2. Ekonomi Digital di Daerah Pedesaan

Pemerintah memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di daerah pedesaan melalui alokasi anggaran sektor dan dana desa. Dana desa memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekosistem digital di pedesaan, yang pada gilirannya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi digital yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan.

Hal ini juga dapat menjadikan desa sebagai pelaku ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hasil bumi mereka, yang dapat diintegrasikan dalam rantai pasokan distribusi nasional melalui infrastruktur digital.

Pada tahun 2021, pemerintah di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan prioritas kebijakan dalam pembangunan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Upaya tersebut meliputi penyediaan BTS 4G di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, peningkatan kapasitas satelit untuk akses internet di berbagai lokasi layanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa, serta pembangunan Pusat Data Nasional dengan target mencapai 20% pembangunan fisiknya.

3. Ekonomi Indonesia yang Lebih Inklusif

Digitalisasi akan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia. Selain meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penyediaan layanan publik, digitalisasi juga akan mengkonsolidasi dan mengoptimalkan infrastruktur dan layanan bersama.

Proses percepatan transformasi dan pembangunan infrastruktur digital akan mendorong inklusi masyarakat di daerah yang menjadi prioritas pembangunan, serta mempromosikan kesetaraan, termasuk membuka peluang kerja bagi perempuan dan individu dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam rantai perdagangan elektronik dan e-commerce.

(Taufik Fajar)