Investor Swasta Tak Sanggup, Hunian PNS di IKN Digarap Pakai APBN

JAKARTA - Pemerintah Pusat telah menggelontorkan APBN untuk membangun Hunian ASN/Hankam di IKN.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jaka Santos mengatakan beberapa perusahaan swasta yang hendak masuk ke ke proyek IKN belum cukup menyanggupi target Pemerintah Pusat yang harus rampung tahun 2024 untuk mengakomodir pemindahan pada tahap awal.

 BACA JUGA:

Jaka menyebut sebetulnya beberapa perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri berminat untuk menjalin skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) membangun hunian ASN di IKN. Namun beberapa proyek yang dibangun penyelesaiannya bakal ada yang mundur melewati tahun 2024.

"Kalau yang (hunian) ASN memang yang kita target 2024 itu kan bisa selesai, itu swasta belum ada yang sanggup, makanya itu dikerjakan semua oleh PUPR," ujar Jaka saat ditemui di Jakata dikutip Rabu (15/11/2023).

 BACA JUGA:

Jaka memberikan contoh misalnya calon investor yang belum siap untuk menerima target dari Pemerintah yang harus rampung pada tahun 2024.

Seperti Korean Landed Housing, mereka berminat namun meminta negosiasi kepada Pemerintah agar pekerjaan bisa diselesaikan melewati tahun 2024.

"Korea saja tadinya, KLH (Korean Landed Housing) mereka kan mau minat, tapi jangan 2024, karena dia juga baru lihat dan cukup mau, tapi jangan ditargetin tahun 2024," lanjutnya.

Menurut Jaka, Pemerintah menargetkan Penyelesaian pada tahun 2024 itu agar bangunan dapat segera digunakan bagi PNS yang bakal pindah sebagai pemindahan tahap awal.

Namun dijelaskan Jaka, Pemerintah saat ini juga tetap memberikan keringanan bagi calon investor terutama yang tidak bisa merampungkan seluruh pekerjaannya di tahun 2024 mendatang.

 BACA JUGA:

Tapi minimal beberapa pekerjaan harus sudah dapat digunakan pada tahun 2024 mendatang.

"KPBU tidak ada yang selesai di 2024. Kecuali gini, mereka kan ngambil (proyek) gede gede nih, ada part yang selesai di 2024, kayak Pakuwon, itu 5 hektare, tapi bagian mall misalnya sudah selesai, konsorsium Agung Sedayu, itu harus diselesaikan beberapa bagiannya," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)