JAKARTA - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan utama, terutama terkait investasi.
Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan optimisme atas potensi investasi asing, data menunjukkan bahwa hingga saat ini, proyek IKN masih belum mendapat dukungan finansial dari luar.
BACA JUGA:
"Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi katanya saat menghadiri APEC CEO Summit di Moscone West, San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis, 16 November 2023.
BACA JUGA:
Dirangkum Okezone pada Senin (20/11/2023), berikut fakta penting terkait belum adanya investasi asing di IKN:
1. Investasi Asing Belum Masuk IKN
Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini, proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur belum menerima dukungan investasi asing.
Namun dia optimis dengan seiring pertumbuhan investasi dalam negeri, investor asing akan segera terpanggil untuk berpartisipasi.
BACA JUGA:
2. Sektor Prioritas Investasi Indonesia
Sebelumnya, Jokowi telah menetapkan sejumlah sektor prioritas untuk investasi, termasuk hilirisasi industri, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, dan transisi energi.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi dan keberlanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Dia mengatakan salah satu sektor prioritas adalah dalam hilirisasi industri. Jokowi menyebut sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar, Indonesia tengah berproses dalam membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi.
"Indonesia Tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan menargetkan memproduksi 600.000 mobil listrik di tahun 2030 yang akan kita mulai tahun depan," ujar Jokowi.
3. Tantangan Investor Swasta
Terungkap bahwa beberapa investor swasta menghadapi hambatan dalam mencapai target pembangunan hunian ASN/Hankam di IKN. Sejumlah perusahaan bahkan belum siap untuk menyelesaikan proyek pada tahun 2024.
Misalnya, menurut Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jaka Santos, seperti Korean Landed Housing menyatakan niatnya, tetapi meminta negosiasi dengan Pemerintah agar pekerjaan dapat diselesaikan melewati tahun 2024.
"Korea saja tadinya, KLH (Korean Landed Housing) mereka mau, tapi jangan ditargetkan tahun 2024," ujar Jaka.
BACA JUGA:
4. APBN sebagai Solusi Pemerintah
Dalam mengatasi tantangan dari investor swasta, Pemerintah Pusat memutuskan untuk mengalokasikan APBN sebagai sumber pendanaan proyek IKN.
Meskipun ini dianggap sebagai solusi strategis, tetapi hal ini juga memunculkan pertanyaan seputar apakah ini mencerminkan kesulitan nyata dalam menarik investasi swasta atau memang sebuah kebijakan yang telah terukur dengan matang oleh pemerintah.
(Zuhirna Wulan Dilla)