APBN Tak Bakal Dihabiskan Cuma-Cuma untuk Bangun IKN

Adapun beberapa insentif fiskal yang sudah disiapkan oleh Pemerintah khusus untuk investor ke IKN seperti tax holiday bagi investor dengan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar atau UMKM dan pajak gaji ditanggung pemerintah bagi seluruh pegawai yang berdomisili di IKN.

Kemudian ada insentif PPN atau pembebasan PPN atas barang/jasa strategis tertentu dan beberapa sektor seperti properti, EV, jasa, penyewaan properti, jasa kontruksi, dan jasa pengolahan limbah.

Super tax deduction seperti super pengurangan pendapatan kotor sebesar 200% untuk donasi (biaya donas), 250% untuk vokasi, dan 350% untuk R&D. Kepemilikan tanah 0% BPHTB (Biaya Perolehan Tanah dan Bangunan), kepemilikan/hak pakai tanah: hak pakai pakai tanah 95 tahun, hak guna bangunan 80 tahun, dan hak pengelolaan 80 tahun.

Kemudian juga diberikan insentif pekerja asing pembebasan biaya kompensasi tenaga kerja asing bagi dunia usaha/investor ditanggung oleh pemerintah.

Sektor penyediaan perumahan, Badan Otorita bakal memberikan kemudahan untuk penyediaan kebutuhan perumahan bagi Investor dan karyawannya. Kesediaan KPBU, tersedianya perjanjian off-taker pemerintah melalui skema Investasi/bisnis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Terakhir fasilitas teknis terdiri dari berbagai bantuan teknis & fasilitas pendukung dari Pemerintah misalnya fasilitas pengembangan proyek.

Selain pembiayaan dari Invetor, Bambang mengungkapkan saat ini juga ada model pembiayaan yang dibuat oleh Badan Otorita yaitu Crowd Funding atau urun dana. Masyarakat bisa melakukan semacam patungan dan melakukan sebuah pembangunan di IKN.

"Jadi crowdfunding financing sedang berkembang, apalagi sekarang ada filantropi yang masuk, lembaga-lembaga saya kira ini akan menjadi opsi pendanaan ke depan. Jadi kita gak terpaku dalam 2 bagian besar, yaitu APBN dan swasta saja," tukas Bambang.

(Taufik Fajar)