MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.739,84 triliun hingga 12 Desember 2023. Angka ini sudah melampaui target APBN sebesar 101,3% dari target Rp1.718,03 triliun.
"Penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 ini tumbuh positif hingga 12 Desember 2023 terutama didukung oleh kinerja ekonomi yang baik," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023 di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Angka penerimaan pajak ini terdiri dari PPh non migas sebesar Rp951,83 triliun, atau 108,95% dari target. Angka ini tumbuh 6,72% dibandingkan tahun 2022.
Kemudian penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp683,32 triliun atau 91,97% dari target, tumbuh 8,78% yoy. Penerimaan PBB dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp40,34 triliun, atau setara 100,82% dari target, tumbuh sebesar 38,99% yoy.
"Semua kelompok pajak tumbuh positif kecuali PPh migas yang mengalami kontraksi akibat moderasi harga minyak bumi dan gas alam. Penerimaan PPh migas tercatat sebesar Rp63,46 triliun atau 104,75%, turun 11,85% yoy," tambah Sri.
Sri mengatakan bahwa kinerja penerimaan melambat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS.
"Namun demikian, tren pertumbuhan mulai membaik pada bulan November dan berlanjut pada periode 1-12 Desember, sehingga pertumbuhan pajak kumulatif kembali meningkat dan mencapai 7,3% pada 12 Desember 2023," pungkas Sri.
Sementara itu, pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun atau setara 81,9% dari pagu.
"Ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp946,1 triliun atau setara 94,5% dari APBN," ujar Sri.
Belanja ini dipengaruhi dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.
"Sampai dengan akhir tahun, masih akan terdapat realisasi belanja atas proyek K/L yang sudah selesai dan dibayarkan sesuai kualitas," ucap Sri.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp894,3 triliun atau setara 71,8% dari APBN. Ini terdiri dari realisasi subsidi pupuk, Kartu Prakerja, serta pembayaran subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik). Realisasi non K/.L akan meningkat seiring proses pembayaran berbagai program, termasuk subsidi dan kompensasi di bulan Desember.
"Pembayaran subsidi, selain memberikan manfaat kepada masyarakat, juga membuat BUMN lebih sehat dan dapat berkontribusi bagi negara secara optimal," tambah Sri.
Dari total angka BPP tersebut, Sri menyebut bahwa sebesar Rp1.060 triliun atau 57,6% dari BPP langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Ini dimanfaatkan salah satunya untuk perlinsos, petani, dan UMKM berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun untuk 96,7 juta peserta," ungkap Sri.
Tak hanya itu, bantuan ternak sebesar Rp235,3 miliar, bantuan alsintan sebesar Rp681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun, dan bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II Rp11,2 triliun.
"Belanja ini juga termasuk untuk pendidikan, berupa program Indonesia Pintar Rp11,1 triliun, BOPTN Rp5,1 triliun, Program KIP Kuliah Rp12,7 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,6 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun," tambah Sri.
Kemudian mencakup juga belanja infrastruktur untuk pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi sebesar Rp3,2 triliun, Bandungan Lolak Rp1,97 triliun, Sodetan Kali Ciliwung dengan total biaya Rp1,15 triliun, tol Tebing Tinggi-Indrapura Sumatera Utara sebesar Rp3,06 triliun, Bendungan Sepaku Semoi Kalimantan Timur Rp556 miliar, dan SPAM Semarang Barat dengan biaya Rp224 miliar.
"Juga Tol Cibitung-Cilincing Rp9,56 triliun, Bandungan Cipanas Jawa Barat Rp2,03 triliun, dan SPAM Regional Mebidang Sumatera Utara Rp715,5 miliar," pungkas Sri.
(Feby Novalius)