Ingat Ya! Pemadanan NIK KTP dan NPWP Paling Lambat 31 Desember 2023

JAKARTA - Pemerintah mulai melakukan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan ini masyarakat dihimbau agar tidak lupa melakukan pemadanan paling lambat 31 Desember 2023.

“Pemerintah telah menerbitkan PMK 136/2023 tentang perubahan atas PMK 112/2023 terkait implementasi pemadanan NIK-NPWP,” tulis Direktorat Jenderal Pajak RI melalui laman Instagram resminya, Sabtu (16/12/2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk wajib pajak (WP). Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pajak, ketentuan mengenai NPWP dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa setiap individu yang memiliki kewajiban pajak harus memiliki satu NPWP.

Selain itu menurut Jenderal Pajak Suryo Utomo, secara prinsipnya NIK akan menjadi NPWP sebagai basis sistem administrasi kemudian akan diimplementasikan pada waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan tahun 2024. Hal ini diungkapkan pada Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023.

Dikutip dari akun instagram @ditjenpajakri pada, Sabtu (16/12/2023) bahwa penyesuaian implementasi penuh NIK-NPWP akan dimulai pada 1 Juli 2024. NPWP dengan 16 digit dapat digunakan secara penuh dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lainnya.