MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya dimulai pada tahun ini. Sederet peletakan batu pertama atau groundbreaking dilakukan pemerintah sebagai penanda bahwa proyek IKN Nusantara bukan hanya omong kosong belaka.
Adapun pembangunan proyek-proyek IKN mulai berjalan sejak awal 2023. Minat investor yang tinggi membuat proyek bangunan seperti hotel, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya mulai berjalan.
Jauh sebelum itu, pemerintah sudah terlebih dahulu membangun gedung-gedung pemerintah, seperti gedung presiden, gedung DPR, dan gedung kementerian.
Berikut adalah kilas balik perkembangan IKN yang bermula dari rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Rencana Pembangunan IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah berdiskusi terkait rencana pembangunan dan pemindahan Gedung DPR RI ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris OIKN, Jaka Santos. Dia mengatakan pihaknya harus melaksanakan pembangunan sesuai tahapan yang ada dengan detail yang perlu diperhatikan.
Pada bulan Januari, DPR melalui Komisi V menyoroti salah satu anggaran pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara senilai Rp14,4 miliar per unit. Namun, harga tersebut tidak termasuk pembelian tanah di IKN.
"Sementara kan di sana tanah pemerintah kan sudah tidak beli, kalau pengembangan harga tanah plus harga bangunan, kalau kita kan hanya harga bangunan ini, tanah kan sudah hibah statusnya," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Eselon I Kementerian PUPR, 25 Januari 2023.
Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam 5 fase yakni:
Perlu diketahui, rencana pembangunan proyek-proyek di IKN akan dilakukan dengan tema kawasan hijau. Sehingga pemerintah memperketat mobilitas kendaraan konvensional di IKN. Dalam hal ini, masyarakat harus menggunakan kendaraan listrik. Jika tidak, masyarakat bisa menggunakan fasilitas transportasi umum yang akan disediakan.
Kemudian, di IKN akan ada teknologi yang dapat mengisi ulang daya atau charging untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di sepanjang jalannya. Selain itu, fasilitas pengisian daya kendaraan listrik juga dibangun di tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area jalan tol di IKN.
Pada 26 September 2023, pemerintah mengatakan, semua hal yang ada di IKN, terutama kendaraan tidak boleh pakai BBM. Semua kendaraan harus ramah lingkungan, entah itu menggunakan listrik, hidrogen, ataupun yang lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan PLN yang akan memasok listrik ke IKN Nusantara melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Terakhir, Presiden Jokowi merencanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara tahun depan. Sehingga berdasarkan rencana dan prediksi pemerintah, pembangunan proyek IKN tahap 1 akan rampung pada 2024.
"Insyaallah, tahun depan insyaallah sudah di IKN. Kita lihat nanti," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2023.
UU IKN
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang. Pengesahan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar 3 November 2023.
Sebelum pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan, pimpinan sidang mempersilakan terlebih dahulu kepada Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung untuk melaporkan pembahasan RUU IKN ini antara komisinya dengan pemerintah.
Setelah mendengar laporan tersebut, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan sidang langsung mengambil alih kembali jalannya rapat untuk pengambilan keputusan tingkat II dengan menanyakan kepada anggota DPR.
Diberitakan sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU No 3/2022) tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah disetujui 8 dari 9 Fraksi DPR yang di antaranya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan lain-lain, pada pembahasan tingkat I. Kesepakatan mengenai revisi UU IKN tersebut, dicapai dalam rapat kerja pemerintah bersama Komisi II DPR, di Jakarta, 19 September 2023.
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Kementerian/Lembaga RI dampingi Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan pokok urgensi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (RUU perubahan UU IKN) dalam Rapat Kerja Tingkat 1, di Komisi II DPR RI, pada 21 Agustus 2023.
Melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, pemerintah mengusulkan sembilan pokok perubahan, yakni terkait Kewenangan Khusus; Pertanahan; Pengelolaan Keuangan; Pengisian Jabatan OIKN; Penyelenggaraan Perumahan, Batas Wilayah; Tata Ruang; Mitra di DPR RI; dan Jaminan Berkelanjutan.
Sejak UU IKN disahkan, ditemukan berbagai isu dan tantangan baru yang dihadapi oleh Otorita IKN dalam pelaksanaan kegiatan 4P (Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemdasus IKN). Menurut Kepala Bappenas, setidaknya ada 5 hal, di antaranya:
Kelima hal ini diakomodir melalui langkah strategis yang tertuang dalam RUU perubahan UU IKN, seperti:
- Penguatan kedudukan kelembagaan Otorita IKN sebagai penyelenggara 4P, melalui penyempurnaan ketentuan mengenai kewenangan khusus Otorita IKN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan maupun kedudukannya sebagai pengelola anggaran/barang;
- Memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki/dikuasai masyarakat setempat, termasuk pengaturan tanah yang bersifat lex specialis di IKN dalam mendukung investasi;
- Memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P, serta pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan di IKN.
Selain sembilan pokok UU IKN yang akan diubah, hal ini juga berimplikasi pada Peraturan Pelaksanaanya yang nantinya perlu diubah mengikuti konteks RUU perubahan UU IKN, yaitu PP 17/2022, PP 12/2023, PP 27 2023, Perpres 62/2022, Perpres 63/2022, Perpres 64/2022, dan Perpres 65/2022, dan harus diselesaikan dalam waktu dua bulan sejak UU tentang Perubahan UU IKN ditetapkan.
Proyek-Proyek yang Dibangun
Pada 21 Desember2023, Presiden Jokowi meluncurkan transportasi ramah lingkungan di Kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Jokowi menilai peluncuran transportasi tersebut akan mempercepat pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik di IKN.
Disebutkan, akan ada bus rapid transit, taksi listrik, rental listrik, dan bus jurusan dari Balikpapan ke IKN. Selain itu, kelengkapan sarana pendukung lainnya akan dikelola secara terintegrasi.
Kemudian. pada 25 Agustus 2023, Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto juga mengatakan, pihaknya akan membangun sebanyak 47 rusun dan 37 rumah tapak jabatan menteri. Pembangunan tersebut diantaranya, 47 tower hunian ASN, TNI, Polri itu dengan alokasi anggaran Rp9,4 triliun.
Adapun pembangunan apartemen mulai dibangun pada pertengahan September 2023. Kemudian, target rampung untuk paling tidak 12 tower pada bulan Juli 2024 mendatang dengan kondisi yang sudah fully furnished.
Sementara itu, Satgas Infrastruktur IKN merencanakan proyek kualitas air keran di IKN bisa langsung diminum. Hal ini disampaikan oleh Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, pada 10 Agustus 2023.
Danis mengatakan, air bersih yang disalurkan ke keran-keran air di IKN ini melalui proses instalasi pengolahan air, dan disalurkan ke IKN melalui jaringan pipa yang dilengkapi teknologi food grade.
Pipa tersebut dilapisi oleh lapisan beton dan semen sehingga menjamin kualitas air. Saat pengiriman air masuk ke dalam kota, air minum tersebut disalurkan melalui pipa-pipa yang terpasang di multi-utility tunnel (MUT).
Dalam MUT tersebut, saat ada jaringan yang harus diperbaiki atau diganti maka teknisi perbaikan tinggal masuk ke dalam MUT. Infrastruktur MUT ini dikendalikan dan diawasi oleh semacam ruang kendali (control room), sehingga bisa mendeteksi kerusakan dan kebocoran yang terjadi di MUT.
Investor yang Terlibat
Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat surat pernyataan minat (letter of intent/LOI) investor yang ingin terlibat membangun IKN Nusantara.
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun Kawasan inti IKN setara dengan 20% dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru. Sebanyak 80% dana Pembangunan IKN diharapkan bersumber dari investasi langsung oleh investor.
Berdasarkan catatan Okezone, 30 November 2023, ada sepuluh investor yaitu Agung Sedayu Group, Salim group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group.
Selain beberapa investor di dalam konsorsium tersebut, ada juga beberapa investor yang terlibat dalam proses Pembangunan di sektor perhotelan, mal, rumah sakit, pendidikan, dan perkantoran.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan saat ini pihaknya telah menerima 281 LOI dari investor swasta untuk terlibat dalam Pembangunan IKN. Jumlah investor IKN bertambah pasca diselenggarakannya KTT ASEAN KE-43 pada 7-9 September lalu.
Berdasarkan data OIKN ada berapa jumlah Perusahaan seluruh dunia yang berminat investasi di IKN Nusantara, seperti:
- 172 perusahaan Indonesia
- 27 perusahaan Singapura
- 25 perusahaan Jepang
- 9 perusahaan Malaysia
- 19 perusahaan China
- 9 perusahaan Korea Selatan
- 7 perusahaan Amerika Serikat
- 3 perusahaan Finlandia
- 3 perusahaan Spanyol
- 2 perusahaan Uni Emirat Arab
- 2 perusahaan Thailand
- 2 perusahaan Jepang
- 18 perusahaan dari berbagai lainnya.
Agung mengatakan, masih banyak tahapan yang harus dilewati untuk sampai ke groundbreaking. Tahapan tersebut, yaitu penyerahan LOI, tinjauan, dan penilaian sektor skala prioritas LOI.
Sementara itu, Presiden Jokowi buka suara soal investor asing dalam pembangunan IKN. Jokowi menjelaskan bahwa selama minat investor dalam negeri masih tinggi, pemerintah akan memprioritaskan investor dalam negeri.
“Tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya sudah partner-an dengan yang asing, satu dua saya tahu sudah partner-an sama asing, saya kira sama saja,” ungkapnya, pada 20 Desember 2023.
PNS Pindah ke IKN
Beralihnya pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN membuat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ikut bermigrasi. Pemerintah pun memberikan PNS yang pindah kantor ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur sejumlah fasilitas.
Hal ini karena pemerintah membangun hunian dinas khusus untuk para PNS yang akan bertugas di ibu kota baru tersebut.
Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menggambarkan rusun yang nantinya akan ditempati oleh para PNS. Setiap satu tower terdiri dari 12 lantai yang akan diisi oleh hunian dan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial.
"Rusun ASN terdiri dari 12 lantai, 2 lantai Fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum), nanti akan ada juga untuk tempat ngopi, coworking space, barber shop, supermarket, gym. Kemudian ada 10 lantai untuk residensial," kata Iwan, pada 25 Agustus 2023.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menyampaikan hunian yang dibangun untuk ASN bukan hanya sekadar rumah dinas. Mereka menyebutkan, akan ada area-area olahraga seperti lapangan futsal, area rekreasional, dan akan dibangun beberapa embung di sekitar kawasan rusun.
Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun tersebut terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit. Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit.
Pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024. Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.
Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR juga menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
Sebanyak 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 37 Kementerian/Lembaga akan pindah ke IKN. Tahap pertama akan dimulai Juli sampai dengan November 2024 mendatang.
Pemerintah menyebutkan bahwa telah dibahas pada 25 Agustus 2023, mengenai pemberian tunjangan khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan ke IKN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7/1977, jika terdapat alasan-alasan yang kuat, ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur melalui Peraturan Presiden.
Proyek yang Sudah Groundbreaking
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan sejumlah infrastruktur telah dilakukan groundbreaking. Dirinya mengatakan, progres pembangunan setiap infrastruktur yang telah dilakukan groundbreaking harus terus dicek perkembangannya setiap bulan.
“Ini yang saya bilang setelah yang satu masuk, yang lain pasti berbondong-bondong, yang lain berbondong-bondong yang dibelakangnya akan berbondong-bondong lagi, dengan ini yg berbeda-beda ada hotel, ada mal, ada sport center, ada rumah sakit, tapi memang progres setiap bulan harus dicek dilihat,” kata Jokowi.
Berikut adalah beberapa proyek yang sudah melalui tahap groundbreaking.
1. Rumah Sakit
Hingga saat ini, sudah ada pembangunan 3 rumah sakit swasta yang berjalan di IKN Nusantara. Bahkan pada 20 Desember 2023, pembangunan rumah sakit di IKN bertambah satu dengan adanya groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat IKN milik pemerintah.
Bukan hanya itu, setelah groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di IKN, masih ada 3 pelaku usaha lainnya yang siap membangun rumah sakit lagi di IKN.
Menurut Presiden Jokowi, IKN bisa mengakomodir seluruh kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat Indonesia dan tidak perlu lagi melakukan pengobatan di luar negeri. Selain itu, pembangunan RSUP di IKN ini nantinya akan dikhususkan untuk menangani masalah penyakit Jantung dan Stroke. Adapun 3 rumah sakit yang sebelumnya telah melakukan groundbreaking lebih dahulu juga memiliki spesialisasi yang berbeda.
2. Superblock Nusantara
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking Nusantara Superblock di kawasan IKN pada 20 Desember 2023. Jokowi mengatakan, Superblock Nusantara akan menjadi daya tarik di IKN. Hal tersebut dibangun dengan dukungan investor dari Kalimantan Timur khususnya Balikpapan.
Proyek selanjutnya yang akan dibangun melalui investasi tersebut juga antara lain: pusat perbelanjaan 40.000 meter persegi, hotel bintang 5 dengan 215 kamar, hotel bintang 4 dengan 200 kamar, apartemen 8 tower, office building 2 tower, sekolah internasional, dan tempat hiburan.
Melalui groundbreaking ini, Jokowi berharap bahwa Nusantara Superblock dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres)
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Khusus Kawasan IKN pada 21 Desember 2023.
Jokowi menjelaskan bahwa Polres IKN akan dibangun di atas lahan seluas 6.189 meter persegi dengan anggaran mencapai Rp160 miliar.
Kemudian, Jokowi juga menitipkan pembangunan Polres IKN agar fokus pada bangunan hijau atau green building. Sebab, semua bangunan di IKN sudah terkonsep kawasan hijau. Selain itu, di sana juga akan dipasang CCTV di semua sudut berbarengan dengan pembangunan Polres di IKN. Dirinya juga meminta adanya command center dan analisis untuk artificial intelligence (AI).
Polres IKN akan diperkuat kurang lebih dengan 750 personel yang wilayah kerjanya meliputi 6 polsek. Selain itu, Jokowi berharap kehadiran Polres khusus di IKN dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan memperkuat penegakan hukum.
4. Apartemen
Pada 21 Desember 2023, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking apartemen The Pakubuwono Nusantara di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi menyambut baik pembangunan apartemen yang dinilai memiliki konsep hijau yang selaras dengan konsep IKN tersebut. Pembangunan dua tower apartemen monumental ini dilakukan dengan investasi kurang lebih Rp1 triliun. Hal ini diharapkan akan menghadirkan hunian apartemen berstandar internasional yang ramah lingkungan.
5. Komando Distrik Militer
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Komando Distrik Militer (Kodim) IKN A, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 21 Desember 2023. Dalam groundbreaking tersebut, Jokowi menyambut baik pembangunan Kodim IKN.
Pembangunan tersebut dilakukan di atas lahan seluas 3,29 hektar. Pada area tersebut akan dibangun kantor kodim, hunian personel, pos dan rumah jaga, gudang amunisi, aula, dan juga prasarana pendukung lainnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)