JAKARTA - Penggunaan APBN guna pembangunan IKN di total akan capai Rp75,4 triliun atau 16,1% total anggaran hingga 2024. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengaku khawatir kurangnya minat investasi di IKN akan membebani APBN.
“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurangnya minat pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1%, padahal ini proyek jangka panjang. Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU dan swasta,” terang Said Abdullah dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (26/12/2023).
Said menambahkan, kekhawatiran para pengusaha untuk berinvestasi ke IKN juga disebabkan oleh adanya pemilu mendatang. Adanya kandidat yang berkomitmen meneruskan IKN dan menolaknya menjadi resiko yang patut dipertimbangkan. Said juga menegaskan paslon nomor 3, Ganjar-Mahfud berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN jika terpilih nanti.
Pembangunan IKN dilakukan sebagai bentuk pengurangan beban Jakarta. Ruang di Jakarta sudah tidak sanggup lagi penampung kapasitas yang berlebih baik sebagai ibukota negara maupun pusat perekonomian. Pembangunan IKN juga sudah ditetapkan dalam Undang-undang yang sah.