Insentif Berbasis Pajak Dinilai Naikkan Sektor Usaha

JAKARTA - Pemerintah memberikan beragam insentif pajak untuk mendorong geliat ekonomi. Insentif pajak tersebut datang dari berbagai industri seperti otomotif, properti dan lainnya.

Ketua Hipmi Tax Center Muhammad Arif Rohman menyatakan, ketika bicara insentif dan kadarnya pas itu justru tidak jadi pengurang penerimaan perpajakan, tetapi justru akan menjadi stimulasi agar industri tumbuh.

"Kita bisa ambil contoh PPn yang ditanggung pemerintah di sektor perumahan yang diluncurkan pada tahun 2023 kemarin itu justru berhasil mendongkrak penerimaan dari sektor real estat sebesar 20,4%," kata Arif dalam Market Review IDX, Senin (29/1/2024).

Padahal, lanjut Arif, di tahun 2022 sektor itu -13,8%, artinya dengan adanya insentif selama itu dilakukan dengan kadar yang tepat justru akan meningkatkan penerimaan perpajakan kita, tidak justru menjadi pengurang.

"Karena dengan adanya insentif akan menstimulasi sektor tersebut dan ketika itu bergerak naik secara bisnis, sehingga nanti akan meningkatkan perpajakan sektor itu," ungkap Arif.

Mengenai pajak hiburan, menurut Arif ada yang perlu diluruskan bahwa pajak hiburan masuk ke pajak daerah. Sehingga tidak dibukukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian masuk sebagai target pajak 2024 sebesar Rp1.989 triliun.

Pajak hiburan diatur dalam UU HKPD yang disahkan pada Januari 2022 dan berlaku pada 2024. Arif menekankan yang perlu digaris bawahi adalah sebenarnya tidak semua jenis hiburan yang mengalami kenaikan, hanya 5 jenis hiburan.

"Kalau dilihat kenaikannya, di Jakarta selain spa naiknya signifikan, jadi melihat objek yang akan terkena tidak cukup banyak, namun memang SDM yang terlibat cukup banyak," ujar Arif.

Hipmi Tax Center memandang ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengoreksi tarif pajak yang dirasa berat tersebut dengan judicial review.

(Taufik Fajar)