Isu Bansos Beras 10 Kg Dipolitisasi, Erick Thohir: Saya Bingung Kenapa Mesti Diributin

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku heran dengan isu bansos beras 10 kg dipolitisasi jelang Pemilu 2024.

Padahal kata Erick, bansos beras 10 kg sudah dicairkan tahun lalu. Bahkan, ada bantuan serupa seperti bansos pangan non tunai yang berlangsung sejak lama.

Dia menjelaskan, kebijakan penyaluran bansos beras 10 kg disepakati pemerintah dan DPR, jauh sebelum pemilu 2024, sehingga, ‘ribut-ribut’ soal bansos dipolitisasi dianggap tidak tepat.

“Satu, bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya. Dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu,” ujar Erick saat ditemui, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Program penyaluran bansos beras 10 kg, kata Erick sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah bawah, sehingga, pemerintah tetap melanjutkan distribusinya.

“Dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah, yang memerlukan, masa kita setop program seperti ini,” kata Erick.

Menurutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah yang dialokasikan untuk subsidi energi dan bantuan pangan. Kebijakannya pun sudah disepakati jauh-jauh hari oleh legislatif dan pemerintah.

Namun, Erick menyayangkan menjelang pemilihan umum bansos beras justru diributkan dengan dalil dipolitisasi.

“Sama, tadi saya bilang subsidi energi Rp540 triliun, sudah lama berjalan. Kenapa yang disibukkan hanya yang bansos, ingat program bansos sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogram oleh ibu Mensos, bapak Presiden juga,” ucapnya.

“Kami dari BUMN hanya membantu suplainya kita tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos, tetapi kalau intervensi pasar murah, pada saat covid pun, tidak ada yang ribut, ya jadi percayalah kebijakan ini diambil untuk melayani yang tidak mampu,” tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)