Sederet Tantangan Bangun Tol Bawah Laut IKN

JAKARTA - Rencana pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru sampai tahap detail engineering design (DED).

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan tol bawah laut merupakan proyek pertama yang akan dilakukan di Indonesia sepanjang sejarah pembangunan. Oleh sebab itu, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang harus dipecahkan sebelum masuk pada tahap konstruksi tol tersebut.

"Iya masih DED. Kita tuh bukan apa-apa, karena ini pertama kali kan (dibangun di Indonesia) jadi teman-teman bina marga itu harus berhati-hati," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (16/2/2024).

Kemungkinan-kemungkinan masalah yang hingga saat ini tengah menjadi kajian terutama pada masalah struktur bangunan. Bagaimana agar menciptakan sturktur bangunan yang kuat dan kokoh dibawah tekanan permukaan air.

Selanjutnya, Danis juga mengatakan saat ini pemerintah juga tengah melakukan kajian agar struktur rancang bangun ini mudah dipasang atau diaplikasikan dibawah laut juga. Mengingat di Indonesia sendiri belum pernah ada proyek serupa.

"Misalnya bangunnya di mana (lokasi teluk) supaya gampang masangnya, sehingga harus dapat titik yang betul-betul, ketika waktu ditenggelamkan box nya, terowongan itu bisa duduk dengan baik (di dasar air)," sambung Danis.

Kemudian, Danis juga mengatakan box tersebut, yang nantinya akan membentuk sebuah terowongan, bisa kedap air ketika mulai proses pemenggalan. Sebab part-part tersebut tetap secara satu persatu disambungkan didalam air.

Belum lagi, dikatakan Danis, proyek tol bawah laut itu juga menelan biaya yang tidak murah. Bahkan, jika pembangunan tol di darat menelan biaya Rp100 miliar perkilo meter, dan sekitar Rp1 triliun untuk eleveted, maka pembangunan tol bawah laut ini diproyeksikan menelan biaya Rp5 triliun perkilo meter.

Oleh sebab itu, dilanjutkan Danis, Pemerintah juga tengah merumuskan skema yang cocok untuk merealisasikan pembangunan tol bawah laut tersebut. Apakah melalui skema investasi, APBN, atau campuran keduanya alias KPBU.

"Pemerintah kan nanti memutuskan, pak Menteri kan (pengambil) kebijakan, kalo mislanya investasi terlalu ini (mahal) ya yang ada sekarang kan (proyek) APBN dulu. Kalau invetasi Ad faktor pengembalian, investasi juga perlu ada prosesnya kan. Kalau memang nanti siap (DED), misalnya nanti investasi belum, ya didanai APBN," tutup Danis.

(Feby Novalius)