Sinkronisasi Anggaran Pemerintahan Selanjutnya, Sri Mulyani: Itu Presiden Lah

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan hari ini. Usai pertemuan itu, Sri Mulyani ditanya mengenai ada tidaknya sinkronisasi dengan pemerintahan atau presiden berikutnya.

Seperti diketahui, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah digelar pada 14 Februari 2024 lalu. Menurut aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), apabila Pemilu berjalan satu putaran, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan diambil sumpah jabatannya pada Oktober 2024 mendatang.

Mendapati pertanyaan tersebut, bendahara negara tidak mau ikut campur. Sebab persoalan itu diserahkannya kepada Jokowi sebagai Kepala Negara.

Sementara dirinya hanya ingin membahas perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

"Nanti itu bapak presiden lah ya. Enggak aku bahas APBN aja," ujarnya.

Kendati demikian, diakui Ani, sapaan akrabnya, sinkronisasi pemerintah memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan.

"Tapi nanti memang kan tidak terhindarkan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," lanjut Ani.

Diberitakan sebelumnya, kedatangan ANi ke Istana Negara untuk membahas soal tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Aparatur SIpil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.

"Saya melaporkan pada bapak presiden untuk persiapan pembayaran THR gaji ke 13 kan itu sudah ada di UU APBN 2024," jelas Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu mengatakan, hal ini dibahas lantaran bulan Ramadan akan segera tiba dalam waktu dekat.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak presiden," terangnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, dirinya juga melaporkan beberapa perubahan pos belanja dalam APBN.

"Kemudian mengenai perkembangan APBN 2024 ya. Mengenai beberapa perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya perubahan dalam apa, hmm pos-pos belanja yang kemudian harus dilakukan adjustment dan bagaimana prospek untuk 2024. Juga mendapat arahan mengenai bagaimana menavigasi situasi saat-saat ini terutama pada kondisi transisi supaya bisa tetap berjalan baik," tutur Sri Mulyani.

Ketika ditanya perihal aturan yang berubah, Sri MUulyani p[un menyinggung soal pos-pos Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, hingga belanja tahun lalu yang katanya tagihannya baru masuk saat ini dan harus dibayar seperti biasa.

"Sebetulnya sih normal ya. Dalam artian Menkeu lapor ke presiden ini loh Pak beberapa pos yang bergerak karena kan setiap bulan saya menyampaikan ke publik perkembangan belanja 2024 jadi itu saya sampaikan pada presiden," tutupnya.

(Feby Novalius)