Penyebab Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA - Penyebab Sri Mulyani tak masuk bursa menteri kabinet Prabowo-Gibran. Ada kemungkinan, Sri Mulyani tak lagi menjabat sebagai menteri. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

Drajad mengatakan, penyebab Sri Mulyani tak masuk bursa menteri kabinet Prabowo-Gibran karena memiliki pandangan yang berbeda.

“Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat emang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan,” ujar Drajad saat berbincang dengan media, Senin, 19 Februari 2024.

Meskipun begitu, Drajad mengatakan bahwa belum ada susunan kabinet yang disiiapkan, terutama dalam bidang ekonomi. Lantaran, sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik (parpol).

Menurut Drajad, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antar para parpol yang kemungkinan akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa yang non parpol,” katanya.

Drajad juga menekankan hasil kerjanya akan dipastikan setelah ada hasil resmi dari KPU. Apalagi, Prabowo menginginkan ‘gerbong’ nya nanti adalah yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.

“Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti,” tambannya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tidak mau ikut membicarakan sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya.

Sri Mulyani ingin mengerjakan tugasnya sebagai menteri keuangan, dia menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

“Nanti itu Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah, ngurusin APBN aja,” ungkap Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.

Walaupun demikian, Sri Mulyani menyetujui mengenai sinkronisasi pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Menurutnya, harus ada pembahasan antara pemerintahan Jokowi dengan presiden berikutnya.