Prabowo Minta Usulan Nama Dirjen Pajak, Erick Thohir Kasih Bocoran

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, meminta agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencari sosok yang bisa menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berikutnya.

Tak hanya ke Erick Thohir, permintaan serupa juga diutarakan Prabowo kepada mantan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Darmawan Junaidi.

"Pak Erick, Pak Darmawan, Pak Kartika, Pak Chatib mohon berikan saran kepada saya, siapa yang kira-kira bisa dijadikan Dirjen Pajak?" ujar Prabowo dalam Mandiri Investment Forum 2024, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2024).

Merespon hal tersebut, Erick memastikan akan mencari sosok baru untuk bisa mengisi posisi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Prabowo, lanjut Erick, menginginkan semua orang yang masuk dalam pemerintahan baru haruslah orang-orang terbaik alias bisa bekerja maksimal.

“Statement Pak Prabowo yang paling penting kan bahwa beliau ingin dibantu semua orang bagus, yang terbaik. Tetapi kan seleksinya di beliau, bukan di saya,” ujar Erick saat ditemui wartawan di lokasi yang sama.

“Sama juga seperti Dirjen, saya kaget. Ketika beliau minta masukan pasti kan gak saya saja, Pak Chatib diminta masukan, saya diminta. Ya mungkin kita coba lihatlah siapa yang terbaik,” paparnya.

Permintaan Prabowo bukan tanpa alasan. Erick mencatat bahwa pemerintahan yang baru menginginkan agar tax ratio Indonesia bisa mencapai 16 persen. Saat ini tax ratio baru di posisi 10 persen.

Dengan capaian baik itu, maka sektor perpajakan menjadi instrumen penting dalam pertumbuhan makro ekonomi nasional kedepannya.

“Karena beliau itu kan menekankan bahwa perpajakan ini harus menjadi terus pertumbuhan ekonomi, di mana salah satu yang beliau dorong rasio pajak. Di mana yang sekarang kita masih 10%, bisa gak menjadi 16%,” jelas Erick.

“Tentu itu strategi beliau ada lagi yang saya tidak tahu juga. Nah dibandingkan menaikkan pajak pribadi atau korporasi, yang sehingga kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga,” lanjutnya.

(Taufik Fajar)