JAKARTA - Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) selama 6 tahun terakhir yakni sejak 2019 hingga 2024.
Kemudian, lanjut dia, kecuali pada 2023, di mana perbedaan signifikan pada realisasi bansos kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena adanya penataan kembali kerjasama Kemensos dengan perbankan.
"Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat batch line 2023 dari bansos kemensos pada bulan Januari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan," ujar Menkeu dalam paparannya saat memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Bendahara Negara mengungkapkan, anggaran perlinsos yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam RAPBN 2024 yang sebesar Rp493,5 triliun. Sedangkan, alokasi perlinsos yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 yang telah disetujui DPR yaitu Rp496,8 triliun.
Sri Mulyani menambahkan, peningkatan itu karna adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Berdasarkan uraian ini dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bansos 2024 tidak mengalami perbedaan dgn pembayaran tahun-tahun sebelumnya," tukasnya.
(Taufik Fajar)