RI Pamer Transportasi Laut di Brunei Darussalam

JAKARTA - Indonesia menyampaikan usulan dan perkembangan transportasi laut. Hal ini disampaikan saat Delegasi Pemerintah Indonesia menghadiri Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-46 (The 46th ASEAN Maritime Transport Working Group) yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 6-8 Mei 2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan mengungkapkan beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pertama adalah agenda terkait ASEAN Single Shipping Market (ASSM), di mana Brunei Darussalam menyampaikan data analisis kinerja pelabuhan di ASEAN untuk tahun 2023 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Maritim Malaysia (MIMA) dari data-data terbaru yang diberikan oleh negara-negara ASEAN.

Pada agenda ini, Negara Anggota diharapkan dapat memberikan informasi terbaru mengenai mekanisme koordinasi nasional tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalan serta rencana induk nasional untuk pembangunan pelabuhan dan jalan untuk akses pelabuhan yang lebih baik.

“Dalam hal ini, kami menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian untuk mendukung peningkatan konektivitas Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan cara penyelesaian masalah (debottlenecking), khususnya terkait dengan perizinan, untuk menyelesaikan Pembangunan Pelabuhan yang termasuk dalam daftar PSN,” kata Lollan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Lebih lanjut, Indonesia juga berupaya untuk mendukung aksesibilitas dari pelabuhan melalui jalan akses dari dan menuju pelabuhan, serta mendorong pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung pemanfaatan Pelabuhan.

Selain itu, peningkatan konektivitas di Indonesia juga didukung melalui dibentuknya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang berfungsi sebagai unit koordinasi dalam pengambilan Keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan.

“KPIP menjadi point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN dan proyek prioritas,” ujarnya.

Terkait pembahasan pengoperasian jaringan pelayaran kapal Ro-Ro di ASEAN, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap proyek-proyek yang dapat meningkatkan perekonomian global, khususnya melalui konektivitas yang meningkatkan perdagangan antar negara.

Sehubungan dengan pelayaran kapal Ro-Ro dengan Rute Dumai-Melaka, disampaikan bahwa pada sisi darat pelabuhan Bandar Sri Junjungan saat ini sedang dalam tahap kontruksi terminal penumpang dan diperkirakan akan selesai pada Juni 2024 dengan progres saat ini mencapai 61% dan pembangunan fasilitas CIQS di area pelabuhan yang ditargetkan selesai pada akhir 2024.

Saat ini, Indonesia sedang menyusun Joint Task Force RoRo Dumai-Melaka Indonesia bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia dan menyarankan Malaysia untuk membentuk Joint Task Force gabungan dari dua negara untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

Adapun terkait dengan Rute Ro-Ro Bitung – Davao, Indonesia menyampaikan bahwa melalui pertemuan yang telah dilaksanakan dengan stakeholder terkait, ditemukan beberapa fakta bahwa Tahuna dan Gensan telah menjalin hubungan dagang tradisional sejak bertahun-tahun yang lalu dengan komoditas utamanya adalah kebutuhan rumah tangga. Kargo utamanya adalah ikan, kelapa dan perlengkapan untuk membangun kapal tradisional.

Selanjutnya, ditemukan juga fakta bahwa terjadi peningkatan jumlah pergerakan orang pada waktu-waktu tertentu, contohnya Natal, Idul Fitri atau liburan sekolah di mana para migran berpindah antara kedua negara tersebut dan seringkali dijumpai PiSa (keturunan dari orang Filipina dan Sangihe).

“Melihat situasi tersebut, kami mengusulkan untuk mempertimbangkan transportasi orang dan barang tidak hanya dibatasi dengan kapal Ro-Ro, namun dikembangkan ke kapal dagang non konvensi. Oleh karenanya, Indonesia mengusulkan membentuk Joint Task Force untuk mendapatkan solusi dan menyusun program yang konstruktif bagi kedua Negara,” kata Lollan.

Delegasi Indonesia memaparkan tentang perkembangan penerapan Eco Port di Indonesia. Dia menyampaikan pandangan Indonesia tentang perlunya penerapan Pelabuhan Netral Carbon di semua Pelabuhan di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia dan operator pelabuhan telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung dekarbonisasi di Pelabuhan, antara lain penggunaan pasokan listrik di darat, konversi energi ramah lingkungan dari energi diesel menjadi energi listrik, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya,” terangnya.

Terkait hal ini, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi Untuk Mendukung Pencapaian Target Kontribusi Nasional, di mana sub sektor transportasi laut juga mempunyai aksi mitigasi untuk mendukung pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), baik di sisi pelayaran maupun di sisi pelabuhan.

Indonesia, lanjut Lollan, juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan pada pelayaran/transportasi laut, termasuk pada kapal dan kendaraan yang beroperasi dari dan menuju pelabuhan.

(Taufik Fajar)