Kementerian Perumahan dan Perkotaan Diusulkan di Kabinet Prabowo, untuk Apa?

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Perkotaan pada era kepemimpinan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinilai tepat untuk diadakan. Kementerian ini akan berfokus pada urusan urban dan properti.

Sebagaimana rencana pembuatan kementerian tersebut diajukan langsung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dengan harapan menteri beserta Kementerian Perumahan dan Perkotaan pada pemerintahan baru secara efektif dapat menangani isu-isu terkait aspek properti seperti real estate.

"Jadi ini salah satu yang sangat spesifik yang kami ajukan kepada pemerintahan baru. Apakah itu bentuknya kementerian atau badan seperti apa, pada dasarnya kita melihat daripada cakupan pekerjaan yang menurut kami masih perlu untuk diperhatikan," ungkap Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, Jumat (10/5/2024).

Hal tersebut, sejalan dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Realisasi program tersebut tentunya harus didorong secara bersama oleh semua pihak.

Wakil Ketua Umum Bidang PUPR Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Insannul Kamil juga mengapresiasi program tiga juta rumah tersebut.

"Program tiga juta rumah ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar," ujarnya.

Insannul Kamil menyebutkan bahwa regulasi dan tata kelola menjadi faktor kunci untuk mewujudkan program tersebut.

"Karena regulasi menjadi faktor kunci, banyak kebijakan terkait perumahan yang kurang akselerasinya karena tantangan terbesar dalam hal ini adalah regulasi. regulasi ini membutuhkan perubahan dari cara biasa ke cara yang tidak biasa," sambungnya.

Wacana program tiga juta rumah tersebut tentunya berkesinambungan dengan usulan pembentukan badan atau kementerian khusus yang menangani perumahan dalam pemerintah baru. Insannul Kamil mengatakan bahwa kedua wacana tersebut dapat mempercepat program perumahan bagi rakyat.