Wamen BUMN Bocorkan Rencana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan segera membentuk Kementerian Perumahan. Pendirian itu selaras dengan rencana pemerintah mengembangkan bisnis perumahan yang lebih terkonsep rapi.

Kabar pendirian kementerian tersebut juga disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, saat peluncuran The New Face of Samesta Sentraland, Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Menurutnya, Kementerian Perumahan akan fokus pada program yang berkaitan dengan bisnis perumahan di Tanah Air. Bahkan, otoritas baru ini bakal membidik regulasi ihwal konsep development perumahan di dalam negeri.

“Pak Budi (Dirut Perum Perumnas) ini saya dengar, mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan,” ujar Tiko

“Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi,” paparnya.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan baru ada di tataran ide alias wacana. Sehingga implementasinya belum diketahui pasti.

Di lain sisi, lanjut Tiko, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Meskipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah dukungan pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Karena itu, ada usulan agar konsep FLPP direvisi dan bisa menyerupai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Soal ini beberapa pihak terkait sudah duduk bersama untuk membahas hal yang dimaksudkan.

“Kalau pendanaan untuk konsumennya saya rasa sudah cukup jelas, walaupun FLPP pun buat BTN agak challenging karena menggunakan konsep float,” ucap dia.

“Ini sudah kita bicarakan dengan Pak Herry untuk merubah konsep FLPP ke depan seperti model KUR, subsidinya bunga gitu. Sehingga nanti dari sisi pembiayaan semakin luas,” lanjut Tiko.

Dia memandang, para developer membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan berbagai produk perumahan yang efisiensi dan skala besar.

“Tapi yang harus disampaikan ke Pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developernya. Padahal developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi,” tuturnya.

(Feby Novalius)