JAKARTA - Gaji pekerja yang dipotong untuk Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). BP Tapera memiliki beberapa anggota komite serta komisioner dan deputi komisioner yang mempunyai fungsi masing-masing.
Komite Tapera berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Melansir dari laman resmi BP Tapera, Sabtu (1/6/2024), pengurusnya terdiri atas komite dan komisioner.
Posisi komite diisi oleh beberapa pejabat negara ex officio menteri, yaitu Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.
Selain nama-nama tersebut, sebagian Komite BP Tapera juga diisi oleh profesional, tetapi tidak disebutkan daftar namanya.
Anggota Komite Tapera termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diketahui menerima gaji 'tambahan' berupa honorarium.
Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera.
Untuk ketua komite Tapera dari unsur menteri secara ex officio, besaran gaji yang diberikan sebesar Rp32.508.000 per bulan.
Sedangkan anggota Komite Tapera unsur profesional diberikan honorarium sebesar Rp43.344.000 juta dan Anggota Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio sebesar Rp29.257.200.
Sementara insentif bagi anggota komite Tapera unsur profesional diberikan paling banyak 40% dari insentif yang diterima komisioner BP Tapera.