Kepala LKPP Tawarkan Peluang Pengadaan Barang dan Jasa ke Pengusaha Zhejiang

JAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi bertemu pengusaha dari Zhejiang, China. Pertemuan tersebut membahas kebijakan pengadaan publik di Indonesia.

Dari pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi dan menarik minat investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

Hendi pun menyatakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing.

“Pemerintah telah mengkaji kebijakan seiring dengan terbukanya akses pasar bagi para investor asing,” ujarnya, Kamis (7/6/2024).

Dia menambahkan bahwa terdapat ketentuan umum partisipasi bagi pemasok asing, yaitu: jika belum ada pelaku usaha nasional yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, tidak tersedianya barang/jasa yang dibutuhkan di pasar dalam negeri, dan kurangnya persaingan di pasar domestik.

Hendi menjelaskan dua skema utama bagi investor asing yang ingin terlibat dalam proyek pengadaan barang/jasa di Indonesia.

“Pertama, dengan terlibat secara langsung dalam pengadaan pemerintah Indonesia melalui kolaborasi dan investasi dengan perusahaan dalam negeri, mengingat ketentuan impor barang/jasa dibatasi sebesar 5% dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95%,” jelasnya.

“Kedua, melalui skema public-private partnership atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang mencakup 22 sektor yang dapat dikerjasamakan,” tambah Hendi.