Erick Thohir Lapor ke DPR Usai Pencairan PMN 5 BUMN Tak Sesuai

JAKARTA - Pencairan penyertaan modal negara (PMN) untuk lima perusahaan pelat merah berpotensi tidak sesuai dengan usulan Kementerian BUMN tahun 2024. Pengajuan awal anggaran segar yang bersumber dari cadangan investasi ini sebesar Rp 13,6 triliun

Kabar tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja (raker), Jumat (7/6/2024). Menurutnya, ada indikasi bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menyetujui nilai PMN seperti yang sudah diusulkan sebelumnya.

“Nah, disinilah kita tetap mengharapkan untuk cadangan dari investasi ini kita bisa mendapatkan maksimal, walaupun indikasi sepertinya angka yang kita usulkan dari kemenkeu sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal,” ujarnya.

Kendati begitu, Erick masih berusaha agar PMN yang berasal dari cadangan investasi dan dialokasikan kepada lima BUMN bisa dimaksimalkan nilainya. Pasalnya, suntikan dana negara itu diperuntukkan bagi program penugasan pemerintah.

“Tapi kita masih berusaha untuk mendorong, khususnya cadangan investasi ini bisa maksimal,” papar dia.

Adapun lima BUMN yang diusulkan menerima PMN dan bersumber dari cadangan investasi 2024 diantaranya:

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 2 triliun. Dana ini digunakan pengadaan kereta api baru dan retrofit.

PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA senilai Rp 1 triliun. Dimana, dipakai untuk memperluas kapasitas pabrik dan mesin.

PT Hutama Karya (Persero) atau HK dengan usulan PMN Rp 1,6 triliun. Anggaran ini untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi atau Indonesia Financial Group (IFG) dengan PMN yang diajukan Rp 3 triliun. Nantinya, dialokasikan untuk penguatan permodalan Askrindo, Jamkrindo, dan KUR.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dengan nominal PMN senilai Rp 3 triliun. Rencananya dipakai untuk pengadaan kapal baru.

(Taufik Fajar)