Dana Tapera Sulit Cair? Lapor ke Sini

JAKARTA - Ombudsman mendorong peserta dan pensiunan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengajukan laporan bila terjadi persoalan maladministrasi atau perkara yang berkaitan dengan pembiayaan rumah jangka panjang tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika memastikan akan segera menangani kasus Tapera, jika terdapat laporan yang diajukan para peserta. Bahkan, hal ini bisa diatasi dalam waktu singkat atau selama seminggu saja.

“Tolong sampaikan kawan-kawan siapa tahu ada tetangganya yang (peserta) Tapera sudah pensiunan, lapor ke Ombudsman. Ini adalah yang kami tangani,” ujar Yeka saat konferensi pers, Jumat (14/6/2024).

Ombudsman mencatat, sejumlah pensiunan kesulitan menembus atau mengambil dana Tapera. Hal ini berdasarkan laporan yang diajukan masyarakat kepada lembaga negara yang kerap menerima laporan dugaan maladministrasi itu.

Meski Ombudsman tidak merinci secara detail ihwal status para pensiunan itu, saat ini kepesertaan Tapera menjangkau Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) hingga non-ASN (TNI/Polri, BUMN/D/Des, Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta).

Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 disebutkan bahwa warga negara asing (WNA) yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan wajib menjadi peserta Tapera.

Di lain sisi, Ombudsman menargetkan bakal mengajukan penutupan 20 laporan dan mulai dilakukan pada Juni 2024. Soal penutupan laporan, Yeka tidak merinci lebih jauh apakah hal ini terkait dengan Tapera atau kasus lain yang ditangani pihaknya.

“Mudah-mudahan bulan ini, rencana 20 laporan ada kali ya, 20 laporan kami akan coba ajukan agar ditutup. Bulan depan terus kami berpacu dalam rangka memberikan kepastian, rasa keadilan kepada masyarakat,” beber dia.

(Feby Novalius)