MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diminta meluruskan pernyataannya soal wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi per 17 Agustus 2024. Pasalnya. hal tersebut membuat panik masyarakat.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menengaskan bahwa tidak ada pembatasan BBM subsidi nantinya.
Oleh karena itu, Okezone telah merangkum fakta-fakta menarik terkait pembatasan subsidi yang membuat masyarkat melakukan panik buying, Sabtu (20/7/2024):
1. Penyataan Luhut Harus Diluruskan
"Saya kira statement Luhut itu harus diluruskan karena pembatasan yang dimaksud Luhut itu dipahami masyarakat sebagai kenaikan harga BBM," jelas Pengamat Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi kepada MNC Portal Indonesia.
2. Bikin Panic Buying BBM
Diakui Fahmy, pernyataan Luhut memicu panik buying sehingga masyarakat kemudian berbondong-bondong ke SPBU menjelang 17 Agustus 2024 mendatang.
Lebih lanjut Fahmy meminta seluruh menteri Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatakan hal yang sama sehingga jangan sampai adanya simpang siur.
"Menteri satu bilang pembatasan, yang lain tidak, yang satu lagi belum. Jadi kesimpangsiuran itu harus diluruskan dalam waktu dekat supaya tidak terjadi pemahaman yang salah. Sehingga memicu panic buying yang itu akan menyebabkan antrian di SPBU jelang tanggal 17 Agustus 2024," tutupnya.
3. Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi
Pemerintah menyiapkan skenario baru penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Tentu kita sedang siapkan, nah nanti skenarionya dilaporkan ke Pak Presiden," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Airlangga juga memastikan skenario tersebut tidak akan membatasi pembelian BBM subsidi.
"Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM," tegasnya.
4. Ini Rencana Pemerintah
Pemerintah berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu diatas 500 ppm.
"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ujar Luhut.
5. Digitalisasi Kuota BBM
"Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,” kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad di Jakarta, Kamis (20/7/2024).
Tauhid berharap, ke depan, Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi dan lebih tepat sasaran. Caranya bagaimana? Antara lain melalui perbaikan dan peningkatan teknologi tadi. Melalui upaya itu, Tauhid berharap BUMN energi itu bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode.
(Feby Novalius)