MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membentuk Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Namun, badan Pemerintah tersebut belum memiliki kantor.
Hal ini seperti diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadang Hindayana selepas pertemuannya dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Menurut Dadang, dirinya sampai saat ini belum menerima arahan terkait di mana lokasi kantor.
"Jadi Pak Presiden bertanya di mana kantornya dan kami harus berkoordinasi dengan Pak Mensesneg mengenai itu. Belum mendapat arahan, nanti saya tanya dulu Pak Mensesneg," ujarnya saat diwawancarai awak media.
Lebih lanjut, Dadang menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Presiden itu lebih berfokus pada pembahasan terkait tugas Kepala Badan Gizi Nasional dan tentang hal apa saja yang harus dilakukan. Selain itu juga membahas program makan bergizi gratis.
"Ini adalah pertemuan pertama saya setelah dilantik dengan Presiden Jokowi, dan kami mendapatkan arahan terkait hal yang harus dilakukan. Selebihnya saya dapat arahan yang harus dijaga agar program ini (makan bergizi gratis) berjalan baik," kata Dadang.
Lebih lanjut Dadang menyampaikan pada intinya Presiden Jokowi memberi arahan agar makan bergizi akan diberikan kepada penerima manfaat, yakni kepada 82,9 juta orang. Ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah dari paud sampai SMA.
Di sisi lain juga Presiden menurutnya memberi arahan agar Badan Gizi tidak hanya melaksanakan program makan bergizi gratis pada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu terkait budaya hidup sehat seperti misalnya mensosialisasikan manfaat konsumsi daun kelor.
"Kan banyak potensi daerah yang belum banyak dikembangkan, seperti daun kelor. anak-anak mesti tau manfaat daun kelor, manfaat kesehatannya apa. Presiden jokowi menginginkan hal itu juga diketahui anak sekolah bahwa daun kelor bisa dikonsumsi," tandasnya.
(Taufik Fajar)