JAKARTA – Proyek Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) diproyeksikan menelan anggaran hingga USD80–100 miliar, dengan skema pembiayaan yang mengombinasikan APBN dan dukungan investor dalam maupun luar negeri. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menegaskan proyek strategis ini tengah memasuki tahap penyusunan master plan dan pendalaman kajian guna melindungi sekitar 17–20 juta penduduk serta aset nasional bernilai ratusan miliar dolar dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah.
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantura diproyeksikan menelan anggaran hingga USD 100 miliar. Beban anggaran direncanakan bersumber dari APBN dan dukungan investor, baik dalam maupun luar negeri.
“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar 80 sampai 100 miliar (dolar AS). Kami sedang mendalaminya secara komprehensif, apa keuntungannya untuk Indonesia, agar tidak terlalu memberatkan pemerintah,” kata Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf.
Didit memastikan hingga saat ini belum ada investasi asing maupun dalam negeri yang masuk untuk proyek GSW. Meski begitu, pihaknya telah memetakan wilayah pesisir Pantura yang menjadi prioritas awal pembangunan tanggul laut raksasa.
Pelaksanaan proyek GSW ditegaskan bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan jangka panjang. Bahkan, tanggul laut raksasa tersebut ditargetkan dapat bertahan hingga 300 tahun. Karena itu, seluruh proses pembangunan, termasuk skema pembiayaan, menjadi perhatian agar dijalankan secara hati-hati.
GSW di kawasan Pantura direncanakan mencakup wilayah sepanjang 535 kilometer yang tersebar di lima provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta meliputi lima kota dan 25 kabupaten.
Didit mencontohkan, GSW di pesisir Jakarta akan dibagi menjadi dua bagian, yakni tanggul laut raksasa di sisi timur dan barat. Di antara keduanya akan dibangun jembatan, serta waduk retensi yang berpotensi menjadi pasokan air baku bagi ibu kota.
Dalam proses pembangunan, BOPPJ yang disupervisi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjalin sinergi dengan tenaga ahli dari kalangan universitas dan pakar lingkungan guna mengkaji akar persoalan abrasi di pesisir.
Saat ini, penyusunan master plan proyek tengah diproses. Dari kajian bersama para ahli, proyek GSW akan memasuki tahap penulisan naskah akademik sebagai landasan perencanaan, termasuk mematangkan eksekusi proyek secara simultan di kawasan Pantura.
Peran ahli dari luar negeri juga dilibatkan dalam perencanaan proyek ini. Kematangan kajian akademik dinilai berkorelasi langsung dengan keberhasilan proyek ke depan.
“Bukan hanya 17 sampai 20 juta jiwa penduduk yang harus kami lindungi, tetapi juga seluruh aset nasional di Pantura Jawa yang nilainya kurang lebih mencapai 368 miliar dolar,” kata Didit.
BOPPJ menekankan penyusunan master plan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar proyek penanggulangan penurunan permukaan tanah dan banjir rob segera direalisasikan.
Didit menjelaskan, GSW menjadi alternatif solusi untuk mengatasi berbagai persoalan pesisir, seperti banjir rob, degradasi lingkungan, penurunan muka tanah, hingga banjir akibat tersendatnya aliran air karena tidak adanya daerah penampung seperti embung atau bendungan.
Ia menambahkan, proyek tanggul laut raksasa ini merujuk pada praktik baik sejumlah negara.
“Pelaksanaannya akan kami lakukan bersama para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya Belanda, yang sudah lebih dari 135 tahun membangun dam dan hidup di bawah permukaan laut sekitar 5 hingga 11 meter,” ujarnya.