Butuh Rp4.000 Triliun, Transisi Energi Tak Cukup Hanya Andalkan APBN

Sri Mulyani turut menyoroti pentingnya penerapan mekanisme pasar berbasis pembiayaan iklim melalui penetapan harga karbon. Mekanisme ini meliputi perdagangan emisi dan mekanisme non-perdagangan, seperti pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil.

“Kami juga sedang menyiapkan regulasi teknis untuk melaksanakan perdagangan karbon lintas batas. Jadi kita perlu memastikan apa yang dapat dianggap sebagai kontribusi dari Indonesia, Singapura, Malaysia dan siapa yang harus membayar, dan berapa,” tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)