Luhut Sebut BBM Rendah Sulfur Bisa Kurangi Subsidi BPJS Rp30 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur (low sulfur) bisa menekan subsidi anggaran, khususnya di sektor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Namun Luhut tidak merinci nominal atas penghematan anggaran negara yang dimaksud. Menurutnya, saat ini subsidi BPJS yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp30 triliun.

“Ini saya kira mengurangi juga subsidi kepada BPJS yang sekarang ini diberikan sampai kira-kira Rp30 triliun,” ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Tak hanya itu, bahan bakar ramah lingkungan ini juga digadang-gadang bisa mengurangi indeks polusi itu di kisaran 50-60%. Dengan persentase yang baik ini, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) tengah menggodok produksi BBM low sulfur.

“Sebenarnya gini ya, yang mau kita segera selesaikan low sulfur, jadi low sulfur ini sedang berproses, mungkin sementara waktu saja, karena low sulfur ini kewajiban pemerintah untuk mengurangi,” paparnya.

“Kalau dengan kita kurangi bensin low sulfur ini sampai bisa berapa persen itu akan mengurangi mungkin indeks polusi itu sampai 50-60, jadi dari sekarang rata-rata 160, mungkin bisa di bawah 100,” lanjut dia.

Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa tidak ada pencabutan BBM subsidi. Hanya saja, jumlah kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk menyediakan BBM rendah sulfur nantinya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menjelaskan, produksi BBM rendah sulfur punya ongkos yang lebih besar ketimbang BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi.

Sehingga diperlukan kompensasi tambahan anggaran jika Pemerintah mau menghadirkan BBM rendah sulfur di masyarakat.

Rencananya, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidak berdampak pada harga jual ke masyarakat.

"Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya," katanya.

Kaimudin mencatat, ada beberapa opsi yang untuk menutup penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan harga BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM dan dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.

Opsi terakhir lah yang dipilih oleh pemerintah, sebab menurutnya saat ini subsidi BBM yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah keatas.

"Sederhananya, kalau dia pendapatan kecil mungkin naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang lebih besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya dia akan menggunakan bbm lebih banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak," tutur Kaimudin.

(Feby Novalius)