Menhub Sebut Monopoli Avtur Pertamina Dilindungi BPH Migas hingga Bandara Kosong

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan salah satu komponen yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia mahal adalah beban belanja bahan bakar atau avtur. Pasalnya harga avtur sendiri di monopoli oleh PT Pertamina (Persero).

Menhub menegaskan monopoli pasar yang dilakukan oleh PT Pertamina itu dilindungi oleh BPH Migas. Hal membuat provider lain atau perusahaan lain menjadi sulit untuk berjualan avtur di Indonesia.

"Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas. Tolong ditulis gede-gede. Besok datang ke BPH Migas, tanya sama mereka. Saya sudah soft, sudah rapat dengan Pak Luhut, tidak dilaksanakan," kata Menhub dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 Tahun, di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Menhub mengatakan, hal ini yang menyebabkan harga penerbangan dalam negeri terkadang punya harga lebih mahal ketimbang penerbangan ke beberapa bandara di luar negeri, utamanya di kawasan Asia Tenggara.

Sebab dikatakan menhub, penjualan avtur pada industri penerbangan di luar negeri punya banyak provider atau diisi oleh beberapa pelaku usaha. Sehingga harga avtur bisa lebih kompetitif di pasar karena tidak terjadi praktik monopoli.

"(Tiket pesawat bisa murah) itu adalah avtur yang sama dengan negara lain, dan negara lain itu ada multi-provider," tambah Menhub.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan praktik monopoli dan penguasaan pasar oleh PT Pertamina Patra Niaga yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha penyediaan avtur di bandar udara.

Penyelidikan awal ini didasari dari fakta tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Termasuk untuk harga avtur di Bandara Soekarno Hatta yang memiliki konsumsi terbesar untuk avtur di Indonesia. Selain faktor implementasi kebijakan, KPPU menduga adanya monopoli dalam penyediaan avtur juga dapat menjadi faktor tingginya harga avtur.

Saat ini, hanya terdapat 4 pelaku usaha yang mengantongi izin niaga avtur di Indonesia yakni PT AKR Corporindo, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar PetroIndo, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Dari jumlah tersebut, hanya 2 pelaku usaha yang telah beroperasi dalam penyediaan avtur di bandar udara, yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang memasok ke 72 bandara komersial dan nonkomersial, dan PT Dirgantara Petroindo Raya yang memasok ke 2 bandara non-komersial.

Berdasarkan data penjualan, diketahui pangsa pasar PT Pertamina Patra Niaga mencapai 99,97% atau memiliki posisi monopoli pada pasar avtur di Indonesia.

Penyelidikan awal KPPU juga menemukan bentuk praktik monopoli dan penguasaan pasar dalam penyediaan avtur tersebut, seperti adanya perilaku eksklusif yang mencegah masuknya pesaing potensial masuk ke dalam pasar dan penjualan yang hanya dilakukan kepada perusahaan terafiliasi.

Dalam hal ini, KPPU menduga PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga telah mengakibatkan pesaing PT Pertamina Patra Niaga mengalami hambatan untuk memasuki pasar avtur.

Fenomena Bandara Kosong, Sudah Dibangun Tidak Layani Penerbangan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui hingga saat ini memang masih terjadi fenomena Bandara Kosong, alias sudah rampung dibangun namun belum melayani penerbangan.

Menhub menjelaskan, sejak tahun 2014 lalu terdapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan konektivitas udara. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2024, setidaknya telah terbangun pembangunan Bandara baru sebanyak 27 bandara, dan 64 proyek rehabilitasi bandara.

"Kita membangun Bandara sejak tahun 2014, pak Presiden mencanangkan pembangunan Bandara di tempat - tempat yang membutuhkan," ujar Menhub dalam konferensi pers di Jakarta.

(Taufik Fajar)