JAKARTA - Pemerintah Indonesia meminta dukungan pinjaman dana atau utang kepada World Bank untuk membangun 3 juta rumah. Terkait pinjaman ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melakukan pertemuan dengan delegasi World Bank.
Maruarar menilai anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak akan cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain diluar APBN seperti loan atau pinjaman, maupun skema investasi pengusaha.
"Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).
Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan yaitu berupa pinjaman atau permodalan.
Selain itu, rencana kerjasama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.
"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Carolyn.
Carolyn menambahkan, untuk merealisasikan Program Tiga Juta Rumah memang sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.
"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)