Prabowo Setujui Anggaran IKN Rp48 Triliun untuk 5 Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam 5 tahun mendatang. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas yudikatif hingga legislatif.

1.    Anggaran Rp48,8 Triliun

Hal itu disampaikan Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai bertemu Presiden Prabowo bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Di tahap kedua 2025 hingga 2029 dan tadi Presiden Prabowo sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 Triliun untuk 5 tahun ke depan,” kata AHY saat konferensi pers.

2.    Otorita IKN

Dia menjelaskan anggaran itu akan dialokasikan kepada Otorita IKN untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas, gedung parlemen untuk legislatif dan fasilitas untuk yudikatif.

Dia menerangkan, untuk anggaran pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN. Kerja sama dengan pihak swasta juga didorong supaya bisa mencapai target yang ditetapkan.

3.    Target di 2028

Di tempat yang sama, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan Presiden Prabowo memiliki target pada 2028 mendatang IKN sudah ditetapkan menjadi ibu kota politik. 

Sehingga pihaknya diminta untuk menyelesaikan fasilitas ekosistem yudikatif dan legislatif baik terkait kantor, hunian, dan desain gedung parlemen.

“Untuk itu, dalam menyelesaikan program 2025 - 2029 itu butuh APBN Rp 48,8 triliun, pertama untuk penyelesaian kompleks yudikatif legislatif,” jelas dia.

(Taufik Fajar)