Istana Akui Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Bakal Mangkrak?

JAKARTA - Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan mengakui anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir. Hal ini tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran. Beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga dipangkas demi mencapai efisiensi yang ditargetkan sebesar Rp306 triliun.

Anggaran IKN diblokir, lalu bagaimana dengan pembangunan megaproyek tersebut?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, proyek IKN dipastikan masih akan terus berlanjut karena Presiden memiliki komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah ditetapkan.

"Bahwa selama lima tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Menurutnya, pemerintah akan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan selama 5 tahun ke depan, termasuk juga membangun gedung yudikatif dan juga gedung legislatif, lalu kemudian untuk kawasan lainnya akan dibantu pembangunannya oleh pihak swasta.

"Kalau tidak salah itu Rp48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan," ujarnya.

"Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur," pungkasnya.