4 Fakta Bansos Rp500 Triliun Tak Tepat Sasaran

JAKARTA - Terungkap bahwa penyaluran bantuan sosial (Bansos) tidak sepenuhnya diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau masyarakat yang layak mendapat bantuan. Bahkan dari Rp500 triliun bansos yang sudah disalurkan, separuhnya tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, Dewan Ekonomi Nasional segera melakukan pembenahan dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait bansos Rp500 triliun yang tidak tepat sasaran: 

1. Diungkap Luhut

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa penyaluran bansos Rp500 triliun tidak sepenuhnya tepat sasaran dalam lima tahun terakhir atau di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dari anggaran bansos Rp500 triliun, hanya separuhnya bansos yang tepat sasaran.

"Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut. 

2. Biang Kerok Bansos Tidak Tepat Sasaran

Luhut mengungkapkan segudang masalah penyaluran bansos Rp500 triliun dalam 5 tahun terakhir, salah satunya masalah data penerima yang ganda hingga tidak memenhui syarat.

"Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut.

Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar," katanya.