6 Fakta Nasib Tenaga Honorer Imbas Penghematan Anggaran, Diputus Kontrak Bukan PHK

“Saya rasa selama kita kerjanya maksimal, tidak mengeluh, ya kita lakukan sebisa mungkin. Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya perlu, kita kerja keras aja,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN.

3.  Anggaran BUMN 

Adapun, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan pagu 2024, yakni Rp284,36 miliar. Nilai itu di luar dari program efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Saat dikonfirmasi sebesaran nilai yang bakal dipotong tahun ini, Erick menyebut belum diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  

4. Pegawai Honorner Lakukan Pinjol untuk Bertahan Hidup

Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok mengakui ada pegawai honorer di lingkungan BPKN yang harus memakai pinjaman online (pinjol) untuk bertahan hidup. Menurutnya, aksi tersebut imbas dari efisiensi anggaran.

Rata-rata pegawai honorer BPKN sudah 16-20 tahun lamanya dan belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Bahkan ada karyawan kami ini yang harus pinjol untuk bisa bertahan hidup karena masih honorarium 20 tahun, ada 16 tahun, masih honorarium belum masuk PPPK, belum masuk PNS apalagi, ini perjuangan kami kan gitu,” ujar Mufti saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta,

5. Banyak kebutuhan yang Terganggu

Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifai mengakui, banyak kebutuhan operasional di lembaganya yang terganggu imbas adanya kebijakan efisiensi anggaran Kementerian/lembaga yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Januari lalu.

Dia menyampaikan, bahwa sekitar 54% efisiensi anggaran KY dari total pagu anggaran tahun 2025 yang diterima sekitar Rp184 miliar. Amzulian mengakui banyak operasional yang terganggu dengan adanya kebijakan ini.

"Segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu," kata Amzulian usai rapat bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

6. Berdampak pada Pembayaran Gaji

Amzulian tak merinci apa saja anggaran apa saja yang dipangkas. Namun, dia menyebut kondisi efisiensi anggaran ini juga berdampak pada pembayaran gaji para pegawainya di KY.

"Gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. keteteran kami," ujarnya. 

(Taufik Fajar)