Hanif Dhakiri mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi, beban finansial tambahan bagi perusahaan bisa berdampak negatif, seperti kenaikan tarif, pemotongan insentif atau pengurangan mitra pengemudi. Regulasi yang terburu-buru dapat merusak keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan pekerja.
"Kebijakan populis tanpa kepastian hukum bisa menurunkan minat investasi di sektor digital dan gig economy. Pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang yang melindungi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan bisnis," katanya.
Tuntutan THR bagi ojol menunjukkan perlunya reformasi perlindungan sosial bagi gig workers. Pemerintah harus mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, bukan kebijakan jangka pendek yang berisiko bagi dunia usaha dan investasi.
(Dani Jumadil Akhir)