Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Kriteria Penerimanya

JAKARTA – Pemerintah menghadirkan program rumah subsidi untuk wartawan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia menegaskan bahwa pihaknya telah menyesuaikan kriteria penerima program agar lebih inklusif.

Amalia memastikan bahwa wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp13 juta untuk yang sudah berkeluarga dan Rp11–12 juta untuk yang masih lajang dapat mengakses program subsidi ini.

“Awalnya kami menetapkan batas penghasilan Rp7–8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat, batas ini kami longgarkan. Ini langkah agar lebih banyak jurnalis bisa merasakan manfaat program,” kata Amalia, Rabu (9/4/2025).

1. Rumah Subsidi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan bahwa peluncuran perdana program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025 mendatang. Dalam tahap awal pelaksanaannya, ditargetkan 1.000 unit rumah subsidi tersedia untuk wartawan di berbagai daerah.

Maruarar juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi, yang akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

2. Rumah untuk Wartawan

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan dukungannya atas penyediaan rumah subsidi bagi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, program ini juga menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Menteri PKP tadi sampaikan Pak Prabowo langsung yang kemudian memberi atensi profesi wartawan juga perlu dilibatkan dalam program rumah subsidi ini. Tentu untuk mendukung kerja-kerja demokrasi, kerja-kerja sebagai pilar keempat, jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya,” tutur Meutya.

“Profesi ini tidak hanya penting, tapi juga esensial dalam menjaga ruang demokrasi. Kesejahteraan wartawan harus menjadi bagian dari agenda strategis negara. Bukan hanya sekadar bentuk simpati, tapi melalui tindakan nyata yang bisa langsung dirasakan,” lanjutnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)