Kurangi Subsidi LPG 3 Kg, RI Percepat Transisi Energi dan Swasembada Melalui Jargas

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian ESDM mempercepat  program jaringan gas (jargas) rumah tangga untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Dengan mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga akan mengurangi beban subsidi LPG 3 kilogram (kg), khususnya di daerah perkotaan yang padat penduduk.

Anggota Komisi XII DPR Cek Endra menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program jargas adalah terbatasnya infrastruktur pendistribusian gas dan alat konverter gas yang belum banyak dimiliki oleh konsumen. Selain itu, investasi dalam pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dinilai kurang menarik dan tidak ekonomis bagi investor. 

"Ditambah lagi, dukungan anggaran dari APBN untuk program ini masih terbatas," ujarnya di Jakarta, Senin (28/4/2025).

1. Kurangi Impor LPG

Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pemanfaatan gas bumi di Indonesia saat ini didominasi oleh sektor industri, pupuk, kelistrikan, dan LNG (Gas Alam Cair). Sementara itu, penggunaan gas bumi untuk jargas masih sangat rendah, bahkan di bawah satu persen dari total penyaluran gas domestik.

Padahal, dia menekankan bahwa program jargas sangat bermanfaat. Salah satunya, program ini dapat mengurangi impor LPG Indonesia yang cukup besar, yang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 6,91 juta MT. Besarnya impor LPG ini tentu membebani cadangan devisa negara. Selain itu, pemanfaatan gas bumi dalam program jargas juga dapat meningkatkan penggunaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

2. Pembangunan Jargas

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa Jargas menghasilkan energi yang lebih murah, aman, stabil, dan bersih. Hal ini tentunya selaras dengan agenda transisi energi yang dicanangkan pemerintah. Agar program ini berhasil perlunya beberapa langkah strategis.

“Pertama, harus ada keberpihakan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur Jargas. Pembiayaan dari APBN perlu ditingkatkan. Kedua, kebijakan yang lebih menarik bagi sektor swasta juga sangat diperlukan, tidak hanya yang bergerak di sektor migas, tetapi juga dari sektor lain seperti properti. Keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur Jargas di perumahan dan rumah susun,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan program Jargas hanya dapat terwujud dengan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

3. Penjelasan Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembangunan jaringan gas (jargas) diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

Dia menyampaikan, LPG dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi nasional mencapai 8 juta ton per tahun. Sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton.

"Menyangkut gas, gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6-7 juta ton," ujar Bahlil.

Dengan kondisi itu, Bahlil mengungkapkan bahwa program ke depan yang akan dilakukan adalah segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C3 atau propanan dan C4 atau butana.

Dia mengaku bahwa pihaknya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina, dimana kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ton yang bisa diproduksi. Sedangkan sisanya akan dipasok melalui Jargas.

"Nah saya kebetulan menganut mazhab kedaulatan harus kita lakukan, berdiri di kaki sendiri untuk mengelola sumber daya alam kita. Itu mazhab saya," tegas Bahlil.

(Dani Jumadil Akhir)