Menurut Gus Ipul, penghapusan 1,9 juta KPM dari daftar penerima PKH dan BPNT ini berpotensi menghemat anggaran bansos hingga Rp14,4-17,9 triliun. Dengan begitu, penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Sementara, ada sebanyak 45% penyaluran bansos PKH dan sembako yang tidak tepat sasaran.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” paparnya.
(Feby Novalius)