Menteri PU Buka Suara soal Swasta Kapok Terlibat Proyek Pemerintah

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo buka suara soal kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

1. Sinyal Penting

Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe.

“Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam KPBU),” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Dody mengakui bahwa kabar ini merupakan sinyal penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Menurut saya itu mesti segera dibereskan agar swasta benar-benar bisa terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Kalau swasta lokal saja kapok, bagaimana kita mau mengundang investor," ujarnya.

"Jadi apa yang kami bisa support sehingga kemudian tidak ada kekapokan-kekapokan tersebut karena tanpa teman-teman swasta juga kita dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, kami juga tidak bisa terlalu optimum," ujar Dody.

2. Kebijakan KPBU

Donny mengatakan bahwa banyak pengusaha dalam dan luar negeri agak trauma berinvestasi di proyek pemerintah.

Salah satunya karena fragmentasi kebijakan dalam KPBU yang berbeda-beda. Hal ini, menurutnya, menyebabkan proses yang berbelit dan memakan proses yang panjang.

“Misalnya, saya dua setengah tahun di IKN belum ada satu pun yang pecah padahal aturannya sudah disederhanakan oleh KPBU,” kata Donny.

“Jadi si pengusaha ini bertanya-tanya, kapan nih financial closing bisa dilakukan sehingga bisa kegiatan,” kata dia lagi.

Kementerian PU mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk melalui KPBU, sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp1.905 triliun.

Dari total tersebut, APBN diperkirakan akan menutupi sekitar Rp678,91 triliun (35,63 persen), sementara APBD diharapkan menyumbang sekitar Rp473,28 triliun (24,87 persen)

Dengan keterbatasan fiskal dari APBN dan APBN, diperkirakan masih ada kesenjangan pendanaan (funding gap) sebesar Rp753 triliun.

(Taufik Fajar)