Siap-Siap! Harga Hunian Vertikal Bakal Lebih Murah, Rumah Tapak Jadi Mahal

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok aturan baru soal pemberian insentif untuk hunian vertikal. Aturan tersebut menyangkut pemberian insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) bagi pembelian hunian vertikal, tujuannya agar harga hunian vertikal bisa lebih murah ketimbang rumah tapak.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat, terutama yang ingin hidup di pusat kota, untuk tinggal di hunian vertikal. Keterbatasan lahan di kota menjadi alasan pemerintah dalam mendorong masyarakat hidup di hunian vertikal.

"Untuk masa depan, orang disarankan dan didorong hidup vertikal. Bagaimana caranya supaya orang hidup vertikal? Maka yang vertikal disubsidi lebih banyak supaya harganya murah. Sedangkan rumah tapak, tentunya akan jadi lebih mahal," kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan usai menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Rabu (11/6/2025).

Fahri Hamzah menjelaskan, saat ini harga tanah di perkotaan sudah lebih mahal. Hal ini membuat biaya pembangunan rumah di perkotaan menjadi lebih mahal. Di satu sisi, minat masyarakat tinggal di perkotaan masih cukup tinggi karena lebih dekat dengan lokasi kerja.

Menurutnya, kondisi ini akan menciptakan kekumuhan di masa depan jika pemerintah gagal mengatasi kebutuhan perumahan masyarakat di perkotaan. Sebab, lokasi padat penduduk akan semakin banyak ke depannya.

"Karena vertikal di kota itu menyelesaikan persoalan tanah yang mahal, daerah kumuh, pinggir pantai, pinggir sungai, dan sebagainya, itu nanti diselesaikan dengan pembangunan rumah vertikal yang disubsidi oleh pemerintah dan tanahnya disiapkan oleh pemerintah, sehingga dia murah," kata Fahri Hamzah.

Dia menambahkan, saat ini aturan teknis dan aturan pelaksana terkait insentif rumah vertikal tengah digodok pemerintah. Targetnya bisa rampung dalam waktu dekat agar bisa mendorong masyarakat hidup di hunian vertikal.

"Sedang berjalan, pembahasan aturan dan regulasinya. Juknis (petunjuk teknis) sedang disiapkan. Mudah-mudahan (rampung bulan ini)," kata Fahri Hamzah.
 

(Dani Jumadil Akhir)