BDS Jakarta Barat 2025: UMKM, Pajak dan Harapan Ekspor

"Ini tentu saja memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian secara berkesinambungan,” ujarnya

Karena kontribusi besar tersebut, Farid menyampaikan bahwa UMKM memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan. 

“Pemerintah tentunya mengambil langkah berhati-hati dalam menentukan dan menetapkan ketentuan perpajakan bagi UMKM supaya tidak memberatkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi dari para pelaku UMKM,” lanjutnya.

Program BDS merupakan bagian dari strategi pembinaan dan pengawasan wajib pajak UMKM yang bertujuan meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap pajak. 

“Mengapa DJP turut berupaya membantu perkembangan usaha, Bapak Ibu sekalian? Semakin besar usaha dari WP maka semakin besar omzetnya, semakin besar pula pajak yang dapat dipungut,” pungkasnya.

Kegiatan BDS tidak hanya menjadi wadah pemberdayaan UMKM, tetapi juga media edukasi pajak dan literasi bisnis untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Pendekatan ini mencerminkan upaya negara dalam membangun ekosistem usaha yang taat pajak, berdaya saing, dan siap bersaing di kancah global.

Supaya UMKM cepat naik kelas, hal tersebut disampaikan Imron dalam sesi sambutannya. Salah satu rangkaian kegiatan BDS kali ini adalah sesi sosialisasi bertema Langkah Awal UKM Menuju Ekspor, yang menghadirkan narasumber dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP). 

Materi ini bertujuan membuka wawasan UMKM mengenai potensi ekspor serta langkah-langkah strategis untuk memasuki pasar internasional. 

Untuk memperkuat dukungan ekosistem bisnis, kegiatan BDS juga menghadirkan booth dari perbankan anggota Himbara, antara lain BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BSI. 

Keempat bank ini memberikan informasi langsung mengenai akses permodalan, pembukaan rekening usaha, hingga solusi digitalisasi transaksi bagi pelaku UMKM.