Sri Mulyani Harap APBN Jaga Pertumbuhan Ekonomi Sekitar 5 Persen

Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari sejumlah indikator sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun sebesar 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024. 

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,82 persen pada Februari 2024 menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, dengan tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang dalam periode tersebut.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8 persen dari pagu APBN, sementara pendapatan negara telah mencapai 40 persen dari target. 

Keseimbangan primer tercatat surplus Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp204,2 triliun atau setara 0,84 persen dari PDB, masih dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp402,5 triliun. Sri Mulyani menekankan bahwa realisasi belanja negara difokuskan pada agenda pembangunan nasional dan program strategis.

“Ini di tengah kebijakan awal yaitu melakukan rekonstruksi anggaran agar dapat sesuai dengan prioritas pemerintah dan upaya menciptakan multiplier yang lebih besar pada perekonomian dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Program-program prioritas yang dibiayai APBN antara lain makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, serta belanja subsidi dan kompensasi. 

Belanja negara juga difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial seperti PKH, kartu bantuan, kredit usaha mikro, subsidi energi, serta stabilisasi harga pangan.

“Pemerintah akan menggunakan APBN secara optimal untuk menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global,” pungkasnya.

(Taufik Fajar)