Bapanas Tegaskan Kenaikan Harga Beras Bukan karena Stok Menipis

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara menanggapi kelangkaan beras di pasar modern yang disertai lonjakan harga. Bapanas memastikan stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu panik.

Namun demikian, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, tak menampik adanya kenaikan harga beras yang terjadi di lapangan. Menurutnya, kejadian ini bukan disebabkan kelangkaan stok, melainkan dampak dari naiknya harga Gabah Kering Panen (GKP) dari sebelumnya di angka Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

"Memang (kenaikan harga beras) konsekuensi dari GKP yang memang sudah naik. Artinya dari Rp6.000 ke Rp6.500, inequality lagi. Jadi otomatis proses atau bahan pokok dari penggilingan padi pasti sudah naik. Otomatis ini menyebabkan juga kenaikan harga," jelasnya dalam diskusi publik bersama Ombudsman, Selasa (26/08/2025).

Pemerintah pun tidak tinggal diam dalam menghadapi kenaikan harga ini. Sejumlah langkah telah ditempuh, seperti melakukan percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog yang diharapkan bisa menahan terjadinya kenaikan harga.

"Jadi intervensi pemerintah ke pasar ini melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, khususnya beras medium itu 1,3 juta ton dari Juli sampai Desember. Nah ini memang masih perlu peningkatan-peningkatan. Kami juga sudah selalu berkoordinasi dengan teman-teman Bulog untuk percepatan penguatan dari distribusi, karena memang kalau di lapangan masih banyak yang belum memperoleh beras SPHP dan lain sebagainya," katanya.

Selain program SPHP, Ketut menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Bantuan diberikan kepada lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total 360 ribu ton beras.

"Di mana pemerintah sudah mengeluarkan sekitar 360 ribuan bagi 18.277.000 KPM. Untuk dua bulan masing-masing 10 kilogram untuk bulan Juni dan Juli seharusnya. Namun karena proses administrasi dan lain sebagainya, sehingga pemberian kepada masyarakat disekaliguskan 20 kg di bulan Juli sampai bulan Agustus," jelasnya.

(Feby Novalius)