Rp900 Miliar Disiapkan untuk Renovasi Gedung DPRD yang Dibakar dan Dirusak Massa

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan dana sebesar Rp900 miliar untuk melakukan rehabilitasi bangunan gedung dan fasilitas publik yang dirusak oleh massa dalam rentetan demonstrasi yang terjadi pada pekan lalu.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun kembali gedung DPRD di seluruh Indonesia yang mengalami perusakan oleh massa aksi. Rata-rata tingkat kerusakan bangunan yang terjadi berada pada kategori sedang.

"Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar, mulai dari ringan, sedang, dan berat tingkat kerusakannya. Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar," ujarnya saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9/2025).

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa gedung DPRD mengalami perusakan akibat aksi massa yang terjadi sejak Senin, 25 Agustus lalu. Di antaranya Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Makassar hingga Gedung DPRD Kota Makassar.

Selain itu, Kantor Sekretariat DPRD Solo juga ikut dibakar oleh massa aksi. Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi di Surabaya mengalami nasib serupa. Kemudian Gedung DPRD Kediri juga dijarah dan dibakar oleh massa dalam rangkaian aksi pekan lalu. Bahkan, Museum Baghawanta juga dikabarkan ikut dirusak.

Selanjutnya, kerusakan yang akan ditangani Kementerian PU juga mencakup Gedung DPRD di Jepara. Di daerah lain seperti Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, hingga Cirebon, juga tercatat adanya kerusakan pada gedung DPRD.

Tidak hanya itu, kerusakan Gedung DPRD juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kantor Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel yang turut menjadi korban perusakan massa.
"Kalau gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia, kita juga akan renovasi," kata Dody.

Ia menambahkan, secara keseluruhan, 19 titik lokasi menjadi target renovasi Kementerian PU dengan anggaran Rp900 miliar tersebut. Adapun target penyelesaian renovasi berada dalam rentang waktu 4–6 bulan, tergantung tingkat kerusakan.

Jika kondisi bangunan rusak berat—seperti yang terjadi di Makassar—maka estimasi waktu perbaikannya sekitar 6 bulan. Sementara untuk kerusakan sedang, waktu pengerjaan ditaksir sekitar 4 bulan kalender.

"Kita menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kita. Pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami ya. Arahannya Pak Presiden, ini kondisi tanggap darurat bagi Kementerian PU," pungkas Dody.

Iqbal Dwi Purnama

(Feby Novalius)