MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta seperti di Shell, Vivo dan BP-AKR langka. Bahkan stok BBM di SPBU Shell kosong lebih dari seminggu. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ingin membeli BBM di SPBU swasta.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya turun tangan untuk mengatasi stok BBM di SPBU swasta yang langka.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta stok BBM di SPBU swasta langka, Jakarta, Minggu (7/9/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis anggapan adanya kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, karena pihak swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama pada tahun 2024 beserta tambahan 10 persen.
Bahlil meminta jika ingin ada penambahan kuota, sebaiknya mereka mengajukan kerja sama yang sifatnya business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan BBM nasional saat ini masih ada.
"Enggak ada (langka). Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh, 1 juta. Di 2025, kita berikan tambah 10 persen, jadi 1,1. Itu contoh. Jadi, kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/9/2025) malam merespons pertanyaan mengenai kelangkaan BBM di SPBU-SPBU swasta.
Walaupun demikian, Bahlil melanjutkan perusahaan-perusahaan swasta itu meminta tambahan kuota impor BBM. "Mereka meminta tambah. Tetapi, kalau meminta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional," kata Bahlil.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan pemerintah segera membahas kelangkaan BBM Shell dan BP bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU swasta.
“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ucap Yuliot setelah menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu 3 September 2025.
Kementerian ESDM, kata dia, berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan impor dari pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dengan Pertamina, sebab hal tersebut berkaitan dengan Neraca Perdagangan Indonesia.
Saat ini, Kementerian ESDM sudah memegang data soal jumlah impor BBM oleh Pertamina dan masing-masing SPBU swasta.
“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” kata Yuliot.
Kementerian ESDM meminta SPBU swasta membeli BBM ke PT Pertamina. Hal ini untuk menyiasati sejumlah SPBU di beberapa daerah yang mengalami kelangkaan BBM.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, Pemerintah telah menambah alokasi impor BBM ke SPBU swasta sebesar 10 persen. Namun jika dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan maka diminta untuk menambah pembelian dari Pertamina.
"Spesifikasi kan sudah diatur Ditjen Migas, syaratnya harus sesuai dengan spek yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dirjen Migas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI.
Dia menambahkan Kementerian ESDM juga telah menjadwalkan untuk memanggil operator SPBU swasta di Indonesia terkait sinkronisasi pengadaan BBM di dalam negeri. Jika sebelumnya dilakukan lewat impor, ke depan pemenuhan kebutuhan BBM oleh SPBU swasta didapatkan dari Pertamina.
"Sinkronisasi itu adalah mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki di dalam negeri, yaitu hasil dari BUMN, yaitu dari Pertamina. Tadi selesai rapat, mungkin awal minggu depan kita panggil (SPBU swasta)," tambahnya.
Laode menyebut saat ini telah terjadi peningkatan permintaan BBM dengan kualitas yang lebih tinggi, atau di atas RON 90. Sehingga konsumsi BBM tidak lagi menggantungkan diri menggunakan BBM subsidi saja.
"Tadi kan sudah disampaikan pak Wamen ada shifting. Jadi masyarakat kita ternyata saat ini tidak menggantungkan diri pada BBM subsidi, mereka juga shifting jenis BBM yang di atas RON 90," pungkasnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan saat ini terjadi shifting atau peralihan penggunaan konsumsi BBM di masyarakat. Tidak lagi bergantung pada BBM subsidi, namun mulai banyak yang menggunakan bahan bakar RON 90 ke atas.
Hal ini dikatakan Laode saat menyikapi fenomena kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di Tanah Air, sehingga menurutnya, permintaan akan BBM dengan standar kualitas yang lebih tinggi dari BBM subsidi terjadi peningkatan.
"Tadi kan sudah disampaikan pak Wamen ada shifting. Jadi masyarakat kita ternyata saat ini tidak menggantungkan diri pada BBM subsidi, mereka juga shifting jenis BBM yang di atas RON 90," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI.
BBM di SPBU Shell dan BP Indonesia masih kosong hingga hari Rabu 3 September 2025. Bahkan, sudah lebih dari satu minggu bensin di kedua SPBU swasta tersebut tidak tersedia.
Pantauan langsung Okezone.com di SPBU Shell Kota Depok menunjukkan bahwa BBM masih kosong. Hanya bensin jenis diesel yang mulai tersedia karena sedang dalam proses pengisian.
"Bahan bakar semua kosong, hanya diesel yang ready," ujar salah satu petugas SPBU, Rabu (3/9/2025),
Menurutnya, kondisi kelangkaan BBM sudah terjadi selama sekitar satu minggu. Dia pun tidak mengetahui kapan BBM akan kembali tersedia.
"Sudah sekitar satu minggu untuk kelangkaannya," tambahnya.
Selain Shell, SPBU BP di Jakarta Selatan juga terpantau kosong. Bahkan, kelangkaan bahan bakar di sana sudah terjadi selama 13 hari.
"Sudah sekitar 13 hari untuk kelangkaannya. Konfirmasi terkait jangka waktu stok bahan bakar ready lebih lanjut belum ada dari pihak atasan," ungkap salah satu petugas SPBU.
(Dani Jumadil Akhir)